Bupati Sampang Menagih Saham Partisipasi 10% dari Lapangan Gas BD Madura
Jakarta – Dengan berproduksinya Lapangan Gas BD Madura, Bupati Sampang Fadillah Budiono menagih saham partisipasi (participating interest/PI). Menurutnya, beroperasinya lapangan gas yang dioperatori Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Jangan sampai, kata Fadillah, masyarakat di sekitar lokasi proyek hanya bisa melihat wujudnya secara fisik saja. Karena itu, Fadillah berharap, agar PI10% dari proyek tersebut bisa ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Sampang sehingga bisa memperkuat struktur keuangan.
Permintaan itu bukan tanpa dasar. Tapi memang diatur dalam Peraturan Menteri No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran participating interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Migas Bumi. Ketentuannya, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (Plan of Development/PoD I) akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD yang berhak mendapat tawaran, harus dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah. Lalu, statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah, dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI untuk satu wilayah kerja.
Kontraktor pemilik saham partisipasi, dominan menanggung terlebih dahulu nilai saham partisipasi milik BUMD. Dengan demikian, BUMD bisa menyicil tanpa bunga nilai kepemilikan PI dan tetap mendapat penghasilan setiap bulan.
“Barangkali aturan PI bisa membantu dan memperkuat struktur keuangan Pemerintah Daerah. Intinya, HCML mesti memberikan manfaat kepada rakyat Sampang. Jadi, bisa menikmati, tidak melihat saja,” ujarnya dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jumat (22/9/2017).
Lapangan Gas BD Madura mulai berproduksi (foto : bisnis.com)
Keinginan itu, disampaikan Fadillah dalam acara peresmian produksi pertama Lapangan BD Madura. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan khusus lapangan migas di lepas pantai atau offshore, kepemilikan PI 10% diatur oleh Pemerintah Pusat apabila lapangan migas berada lebih dari 12 mil.
Sebaliknya, jika kurang dari 12 mil, Pemerintah Pusat akan melimpahkan wewenang kepemilikan PI 10% kepada Pemerintah Provinsi. “Sebelumnya PI itu harus dibayar oleh Pemerintah Daerah. Ini kita ubah dengan yang baru. Pemerintah Daerah tidak membayar secara langsung tapi lewat deviden yang diterima 10% dibayarkan kembali utangnya kepada operator,” jelas Arcandra.
Seperti diketahui, Lapangan BD Madura merupakan bagian dari Wilayah Kerja (WK) Madura Strait, yang berada 65 kilometer sebelah timur Surabaya dan 16 kilometer sebelah selatan Pulau Madura. Produksi gas pertama dari Lapangan BD Madura dimulai sejak Juli 2017 yang direncanakan mengalir selama 13 tahun dengan masa produksi puncak atau plateau selama 12 tahun.
Volume produksi gas dari lapangan yang ditemukan sejak 1997 itu, sebesar 100 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) dan kondensat sebanyak 7.000 barel kondensat per hari. Sementara itu, cadangan gas sebesar 442 miliar kaki kubik (BSCF).
Produksi gas berasal dari empat sumur dengan kedalaman air 50 meter dan disalurkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas pemrosesan, penyimpanan, bongkar-muat terapung (floating production storage offloading/FPSO).
Butuh Waktu 30 Tahun
Ketika cadangan minyak dan gas bumi dari Lapangan Madura BD, Blok Madura Strait ditemukan pada 1987, gas dan kondensat baru bisa dihasilkan pada Juli 2017. Artinya, butuh waktu 30 tahun untuk menghasilkan gas. Lamanya proses komersialisasi sebuah lapangan migas, rupanya menjadi perhatian Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Menurutnya, pada era 1970-an, hanya butuh waktu 5 tahun untuk masuk tahap produksi migas sejak cadangan ditemukan.
“Sementara itu, ini (Lapangan BD) butuh waktu 30 tahun,” kata Archandra ketika meresmikan produksi gas pertama Lapangan Madura BD, Blok Madura Strait, Rabu (20/9).
Lokasi Lapangan BD ini, terletak di lepas pantai Selat Madura, yaitu sekitar 52 km di timur Pasuruan (Jawa Timur) dan 16 km di selatan Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Lapangan tersebut memiliki cadangan gas sebanyak 442 miliar kaki kubik (bcf) dan kondensat 18,7 juta barel. Sementara itu, pada saat ini, kata Archandra, rerata untuk sampai tahap produksi membutuhkan waktu 15 tahun. “Ini soal efisiensi,” katanya.
Sebagai upaya untuk efisiensi di hulu minyak dan gas bumi, menurut Archandra, pemerintah memperkenalkan skema bagi hasil kotor (gross split) untuk menggantikan skema cost recovery. “Melalui gross split, proses procurement lebih cepat, ini akan efisien dan mengurangi cost,” katanya.
Selain gross split, pemerintah juga memberikan alokasi saham partisipasi 10% kepada pemerintah daerah untuk kontrak baru. Dengan adanya keterlibatan pemda, katanya, proses perizinan di daerah akan semakin cepat. “Biasanya ada penghalang, adanya peraturan daerah yang membuat proses bangun itu lambat,” pungkas Archandra.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
