Cawalkot Bandung & Transportasi
Apa yang terjadi di Jakarta –Perseteruan antara pengendara sepeda motor dengan komunitas pejalan kaki dan penolakan dari komunitas bikers terhadap perluasan larangan sepeda motor– adalah salah satu persoalan kota yang perlu dicermati oleh para calon walikota (cawalkot) Bandung yang akan berkompetisi di Pilkada tahun depan. kejadian tersebut sangat mungkin terjadi di Kota Bandung. Serangkaian masalah sosial lainnya bahkan nampak telah muncul di Kota Bandung dan kota-kota yang sangat mengandalkan mobil dan sepeda motor sebagai transportasi warganya. Seperti yang dikatakan Newman & Jennings (2014), serangkaian masalah sosial akan timbul pada kota yang bergantung pada mobil (dan sepeda motor). Saat ini bahkan masalah sosial sudah mencapai kondisi yang lebih buruk yaitu hilangnya rasa saling menghargai antar sesama.
Lebih lanjut Newman dan Jennings mengatakan, Ketergantungan pada mobil (dan sepeda motor) juga akan berakibat pada berkurangnya interaksi spontan warga kota ketika berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum. Vitalitas kota dan keamanan umum terancam karena ranah publik semakin terprivatisasi. Modal sosial berkurang, kesehatan menurun karena kurangnya berjalan kaki, dan polusi udara yang tinggi dari asap kendaraan bermotor. Kehadiran mobil dan motor juga membuat jalan menjadi tidak aman bagi anak-anak.
Saat ini saja, di Kota Bandung diperkirakan terdapat hampir 1,25 juta kendaraan!94%-nya kendaraan pribadi, sementara 72%-nya sepeda motor. Mereka tinggal diantara 645 ribu rumah tangga. Seperti binatang peliharaan. Sementara di Jawa Barat terdapat lebih dari 15 juta kendaraan bermotor, 85% diantaranya atau lebih dari 14 juta adalah sepeda motor. Jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang terbilang tinggi ini tentu berdampak pada kondisi lalu lintas di jalan raya. Salah satunya adalah terjadi kemacetan lalu lintas seperti yang dialami warga Kota Bandung sehari-hari.
Diagnostic Reading
Bila kepemilikan kendaraan bermotor tidak dibatasi, maka jumlah kendaraan bermotor akan terus bertambah. tentu akan bertambah. Untuk membatasi bahkan hingga mengurangi kepemilikan pribadi tentu tidaklah mudah. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi apalagi pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi tentu bukan gagasan yang menarik untuk dikampanyekan; gagasan yang beresiko penolakan dan tidak terpilihnya cawalkot yang mengkampanyekan. Persoalannya telah lama masyarakat memfasilitasi dirinya sendiri dengan kendaraan bermotor pribadi. Sebagai catatan, Selama pemerintah tidak memfasilitasi masyarakatnya dengan transportasi publik yang baik, maka masyarakat akan memfasilitasi dirinya sendiri; memiliki kendaraan pribadi sebanyak yang mereka mampu dan butuhkan.
Untuk itu, agenda perubahan sistem transportasi yang bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi harus dilakukan dan dimasukkan ke dalam program kerja para Cawalkot Bandung. Para Cawalkot sudah mulai (harus bisa) mengidentifikasi persoalan transportasi Kota Bandung, menstrukturkannya, dan merumuskan solusi dengan tahapan dan capaian yang jelas terukur. Pada saat melakukan “diagnostic reading” yang mencakup identifikasi dan meatrukturkan persoalan, para Cawalkot harus melakukannya dengan baik dan benar –“Diagnostic reading” adalah proses mengdiagnosa gejala-gejala penyakit organisasi dengan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai jabatan dalam rangka merancang perubahan secara tepat (Zaenudin, 2014; Phylopo.com)– Bila tidak cermat melakkan tahapan ini, maka solusi yang dikeluarkan juga akan tudak efektif bahkan salah sama sekali.
Untuk mengurangi pemakain kendaraan pribadi, misalnya. Tidak cukup hanya dengan meminta warga berjalan kaki, naik sepeda, dan beralih menggunakan transportasi umum. “Himbauan” terbilang klasik dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dan, ini merupakan salah satu contoh solusi yang kurang tepat karena identifikasi persoalan yang juga tidak tepat. Untukbmulai melakukan diagnostic reading, langkah awal yang perlu dilakukan Cawalkot selama masa kampanye adalah melaksanakan diskusi-diskusi akademik dan FGD (Focus Group Discution) agar keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program walikota terpilih terjadi sejak dini. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program Cawalkot perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi konflik atau penolakan pada saat perencanaan tersebut diimplementasikan dalam program kerja walikota terpilih.
Sebenarnya tidak perlu memikirkan gagasan radikal untuk menyelesaiakan suatu persoalan karena butuh kajian yang mendalam dan memerlukan waktu cukup lama untuk mengimplementasikan. Cukup mengamati, meniru, dan sedikit melakukan modifikasi dari inovasi kota-kota di dunia yang memiliki karakteristik persoalan yang telah berhasil menyelesaikan persoalan transportasinya. Apa yang dilakukan Enrique Peñalosa Walikota Bogotá (1998-2001) –Salah satu walikota di dunia yang berhasil membangun visi kotanya sebagai kota ekologis yang manusiawi– barangkali perlu “ditiru” dan dipertimbangkan masuk dalam program-program kerja Cawalkota Bandung tentu dengan modifikasi. Kenapa harus mempertimbangkan yang dilakukan Enrique Peñalosa? Salah satu lasannya adalah persoalan transportasi yang terjadi di Kota Bandung hampir mirip dengan kondisi Kota Bogotá sebelum dibenahi Enrique Peñalosa.
Sebenarnya tidak harus “belajar” dari Walikota Bogotá, Cawalkot Bandung juga bisa melakukan “diagnostik reading” dari sistem transportasi yang telah dibangun Pemerintah Kota Bandung saat ini. Apabila ada Cawalkot yang bisa mengidentifikasi persoalan dengan benar, merumuskan penyelesaiannya dengan gagasan solutif yang disampaikan dengan baik, maka sangat besar kemungkinan dialah yang akan terpilih sebagai walikota karena memahami persoalan utama Kota Bandung dan menunjukkan kompetensinya sebagai walikota –Terlepas dari metoda dan cara-cara kampanye yang akan dilakukan. ***
Penulis: Lian Lubis/urban designer
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
