Bogor, Banjarbaru, hingga Surabaya Deklarasi Pemilu Damai
Bogor – Sejumlah daerah di Indonesia terus kompak melakukan deklarasi pemilu damai. Dalam deklarasi, semua sepakat dan berharap agar pemilu tahun depan tak menyebabkan perpecahan.
Di Bogor, misalnya, Jajaran Musyawarah pimpinan Kota Bogor, yang terdiri dari unsur pemerintahan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan berkomitmen wujudkan Pemilu 2019 yang damai, aman dan lancar.
Baca Juga:
- Serangan ‘Robot’ di Medsos Jelang Pemilu 2019, Bawaslu: Kami Upayakan Pencegahan
- Presiden: Pemilu Ajang Kontestasi Ide dan Program, Jangan Lagi Gunakan SARA
- Aliansi Masyarakat Indonesia Menggelar Deklarasi Pemilu Berjalan Damai 2019
Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk deklarasi damai yang berlangsung di Makopolresta Bogor Kota, bersama digelarnya apel pasukan Operasi Mantap Brata 2018, Rabu (19/9).
“Mari kita sama-sama kawal proses pesta demokrasi lima tahunan ini agar berjalan dengan baik, sukses, aman dan kondusif,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Adapun Ketua Bawaslu Yustinus Ellyas yang ditunjuk untuk membacakan deklarasi damai jelang Pemilu 2019, disambut tepuk tangan semangat dari hadirin.
Bima Arya mengatakan segala persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 telah disiapkan sesuai prosedur. Semua juga sudah melalui komunikasi serta kerja sama banyak pihak di lapangan.
“Semua yang diperlukan sudah dipersiapkan, data, anggaran dan operasionalnya,” kata Bima.
Melalui deklarasi ini, lanjut Bima, diharapkan terbangun komunikasi antar lembaga untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang damai dan kondusif. “Khususnya dari partai politik berjalan baik,” ujarnya.
Sama halnya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seluruh komponen masyarakat di sana sepakat mengucapkan deklarasi bersama sebagai bentuk dukungan mewujudkan Pemilu 2019 damai.
Deklarasi dilaksanakan di halaman Balai Kota Banjarbaru, Rabu (19/9) dan dipimpin Wali Kota Nadjmi Adhani, yang juga didampingi unsur Forkopimda dan pengurus partai politik, tokoh agama, ormas, pemuda dan mahasiswa.
“Deklarasi bersama ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden yang damai pada 2019. Kami bangga karena seluruh pihak dilibatkan,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, upaya mewujudkan pemilu damai bukan hanya tugas salah satu pihak, tetapi memerlukan peran aktif seluruh pihak. Termasuk meliputi berbagai elemen masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
Ia menekankan, kedamaian dalam pemilu bisa diciptakan bersama melalui sikap toleransi dan saling menghormati. Menurutnya, meski ada perbedaan pilihan, kedamaian bisa diwujudkan.
“Pilihan partai politik boleh saling berbeda, juga pilihan terhadap calon presiden. Tetapi perbedaan pilihan jangan sampai memecah belah dan saling menyakiti satu sama lain yang berdampak kerusakan,” katanya.
Ia menambahkan pemilu damai yang berusaha diwujudkan seluruh pihak terkait, sama dengan kata “Idaman” yang menjadi moto Kota Banjarbaru yakni Indah, Damai, Aman, dan Nyaman.
“Sesuai moto Idaman itu, maka siapa lagi yang bisa mewujudkan Banjarbaru indah, damai, aman, dan nyaman, kalau bukan kita semua yang menjadi anggota masyarakat di Banjarbaru,” imbuhnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
