Dampak Pemberantasan Illegal Fishing dan Penenggelaman Kapal, Produksi Ikan Indonesia Meningkat Signifikan
Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla selama tiga tahun belakangan ini selalu gencar melakukan pemberantasan illegal fishing. Hal tersebut dilakukan dikarenakan selama ini hampir seluruh kawasan tangkap di Indonesia dikuasai nelayan-nelayan asing dibandingkan nelayan Indonesia.
Dalam kurun waktu tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sejak akhir 2014 hingga triwulan akhir 2017 ini, KKP dibawah komando Menteri Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan begitu banyak kapal pencuri ikan. Ditahun 2014 ada 8 unit kapal pencuri ikan yang telah ditenggelam, sedangkan pada tahun 2015 tercatat 126 unit kapal. Sementara itu untuk tahun 2016 lalu Menteri Susi juga telah menenggelamkan 232 unit kapal, dan di tahun 2017 ini sekitar 317 unit kapal pencuri ikan juga ikut ditenggelamkan. Total dalam kurun waktu 2014 hingga 2017, sekitar 683 unit kapal yang telah ditenggelamkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, adapun dampak positif dari perang melawan praktik illegal fishing ini antara lain stok sumber daya ikan terus meningkat dari 6,52 juta ton pada tahun 2011, meningkat menjadi 7,3 juta ton di tahun 2013. Dan ditahun 2016 kemarin mencapai 12,5 juta ton.
“Selain stok ikan yang meningkat, pemberantasan illegal fishing juga berdampak pada nilai tukar nelayan dari 104,63 pada 2014 menjadi 111,53 karena hasil tangkapan nelayan yang meningkat juga,” ujar Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Tidak saja perikanan tangkap, perikanan budidaya menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Dimana pemerintah mendorong penggunaan pakan mandiri di sentra-sentra perikanan budidaya, sehingga mengurangi produksi dan impor pangan. Penggunaan pakan mandiri meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan sekitar 30 % dibanding menggunakan pakan pabrikan.
Dari data KKP tercatat peningkatan jumlah produksi ikan pada perikanan tangkap ditahun 2014 sekitar 6,4 juta ton, sedangkan pada perikanan budidaya tercatat 14,3 juta ton. Untuk tahun 2015 tercatat 6,6 juta ton produksi perikanan tangkap dan 15,6 juta ton untuk produksi perikanan budidaya. Sementara ditahun 2016 tercatat 6,8 juta ton produksi perikanan tangkap dan 16,6 juta ton produksi perikanan budidaya.
Selain itu Susi juga mengatakan, peningkatan konsumsi ikan di masyarakat juga patut diapresiasi. Data KKP mencatat konsumsi ikan pada 2014 sebesar 38,14 kg per kapita, kemudian naik menjadi 41,11 kg per kapita pada 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017. Kalau dikali dengan 250 juta, berarti sekitar 1,2 juta ton. “Yang kita makan dari ikan baik budidaya maupun tangkap itu sudah 1,25 miliar dolar,” ungkap Susi.
Sementara itu, ekspor perikanan pada 2015 menyumbang sebesar 3,94 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 4,17 miliar dolar pada 2016 dan data sementara pada 2017 membukukan pendapatan 2,83 miliar dolar.
Selain itu menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP dan Kementerian Koordinator Maritim terus memacu pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) disejumlah daerah.
Dari data yang dilansir Kemenko Maritim tercatat sejumlah 12 titik SKPT tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Adapun ke-12 SKPT tersebut adalah Sabang, Mentawai, Natuna, Sumba Timur, Rote Ndao dan Saumlaki. Selain itu ada juga SKPT di Sebatik, Talaud, Morotai, Biak, Mimika dan Merauke.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
