Debat Pilgub Sumut, Antara Norma vs Pengalaman
Medan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Pilgub Sumut 2018 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Medan, Sabtu (5/5/2018) sejak pukul 19:00 WIB, dengan tema yang diusung yakni Tata Kelola Pemerintah Bersih, Bebas Korupsi. Acara debat pun berlangsung menarik dan seru, kedua pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Ijeck) dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saling memaparkan visi misi serta program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat Sumut.
Debat menjadi menarik saat Cagub Djarot Saiful Hidayat yang telah malang melintang sebagai birokrat, baik sebagai walikota Blitar maupun Gubernur DKI Jakarta berbicara mengenai pencegahan kasus korupsi dalam pengelolaan APBD Sumatera Utara. Djarot pun mengajukan pertanyaan tentang solusi yang harus dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang lagi kedepan.
Pertanyaan ini diajukan Djarot terkait visi misi pasangan Edy-Ijeck, menurut Djarot, agar itu terwujud, Sumut harus bebas korupsi, terutama penyelewengan APBD yang disebutnya kerap terjadi di masa lalu.
“Saya sudah membaca visi misi Eramas. Persoalan di Sumut sehingga Sumut tata pemerintahannya tidak bermartabat adalah karena korupsi, kasus hukum. Yang ingin saya tanyakan adalah kasus hukum ini selalu melibatkan eksekutif, legislatif, dan pihak ketiga. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana solusinya agar kasus di masa lalu tidak terjadi lagi di dalam pengelolaan APBD? Ini sesuai visi misi Pak Edy-Musa,” tanya Djarot.
Namun pertanyaan Djarot malah dijawab Edy dengan menyinggung Djarot yang disebutnya terus membawa masalah hukum dalam debat kali ini. “Terima kasih Pak Djarot, ini Pak Djarot bahasanya hukum terus nih. Kita berbicara masalah APBD, APBD ini sudah jelas, siapa dan untuk siapa, seluruhnya untuk rakyat, supermasi hukum itu sudah mengamanahkan kepada kita semua, baik itu yang bersifat birokrasi maupun rakyat sebagai pelaksana,” ujar Edy.
Baca Juga: Edy Rahmayadi Sebut Djarot-Sihar Lebih Berpengalaman
Edy melanjutkan bahwa ia akan menerapkan hobi sepakbolanya itu untuk mencegah korupsi APBD di Sumut yang kerap melibatkan tiga unsur: eksekutif, legislatif dan pihak ketiga. “Karena saya senang bola, saya akan lakukan menjemput bola, saya akan buat tim di situ, yang efektif, yang profesional di situ. “Kita ada kepolisian, kejaksaan dan diikutsertakan tenaga ahli hukum mengawasi sedini mungkin tidak ada kebocoran. Tergantung niat dari pemimpinnya,” papar Edy.
Jawaban Edy yang tidak fokus dan terkesan tidak paham terhadap apa yang dipertanyakan, ditanggapi Djarot dengan menyinggung kasus korupsi di era Gatot Pudjo. “Terjadinya korupsi di zamannya kepemimpinan Pak Gatot itu adalah persoalan hukum, tetapi ini bisa terjadi karena pengelolaan APBD yang tak transparan, maka timbul persekongkolan eksekutif gubernur, legislatif dan swasta,” ujarnya.
“Oleh karena itu, Djarot Sihar akan hadirkan tata pemerintahan transparan dan pengalaman kelam masa lalu tak terjadi lagi di Sumut. Saya yakin Sumut punya SDM dan alam sangat luar biasa, maka Sumut akan jadi provinsi teladan dan hebat di masa datang,” lanjut Djarot.
Mendengar jawaban Djarot, Edy berterima kasih. Ketum PSSI itu lalu mengatakan dirinya ingin menerapkannya jika menang. “Terima kasih masukannya Pak Djarot. Nanti pada saat jadi gubernur saya laksanakan itu,” ucap Edy.
Kali ini jawaban Edy sangat normatif dengan berbicara soal iman. “Saya yakin kalau orang beriman pasti selesai urusannya. Semua sistem sudah benar, tapi manusianya yang kurang beriman. Muslim rajin ke masjid, yang Nasrani rajin ke gereja, benar benar lakukan itu dan jangan salah-menyalahkan, ancam mengancam, nanti diperiksa,” tutur Edy.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
