Connect with us

Dedi Mulyadi: Cara terbaik memperbaiki Golkar adalah Munaslub

Dedi Mulyadi meminta Golkar menggelar Munaslub(foto: republika.co.id)

Jakarta – Kisruh kepemimpinan di tubuh Golkar terus bergulir, kendati DPP Golkar telah mengangkat Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Golkar. Pertentangan pun terjadi. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penahanan Setya Novanto (Setnov) merupakan bentuk peringatan terhadap partai berlambang pohon beringin.

Penahanan Setya Novanto, menurut Dedi, menunjukkan ada yang salah dalam proses perekrutan pemimpin Golkar. “Saya memandang sekarang Golkar diberi peringatan. Ada yang salah dalam rekrutmen kepemimpinan,” kata dalam Diskusi bertajuk 2019 Paska SetNov: Kontestasi Ketum GOLKAR dan Reposisi Pimpinan DPR di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11).

Dedi menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan langkah terbaik diambil Golkar untuk memilih ketua umum menggantikan Setnov. Lewat Munaslub, Dedi mengatakan, akan terlihat figur-figur yang maju dan dipilih oleh kader yang dianggap sebagai sosok terbaik menjadi orang nomor satu di Golkar.

Munaslub memilih ketua umum baru juga dinilai sebagai momentum menarik simpati warga bahwa Partai Golkar dapat berbenah dengan mencari ketua umum baru dan tak mempertahankan Setnov yang tengah tersandung masalah hukum.

“Ada munaslub di situ ada langkah-langkah tawaran nama. Pada saat itu ada identifikasi nama. Untuk mendorong respon publik itu sendiri. Menurut saya Munaslub langkah terbaik,” ujarnya.

Usai Munaslub, Bupati Purwakarta ini menilai Partai Golkar dapat fokus dalam melakukan perubahan. Dia menilai, selama ini, Golkar cenderung tertutup dengan kader baru yang segar dan lebih mengutamakan ‘kelompok sendiri’ dalam menentukan struktur jabatan maupun keanggotaan.

Kalau rekrutmen dibuka secara terbuka, Dedi menilai, maka Golkar akan kembali jadi partai terbuka dan berpolitik dengan baik. “Golkar adalah partai yang punya masa depan. Karena saham politik Golkar adalah saham seluruh kader. Tak terikat kapasitas perorangan. Kelompok dengan grup. Golkar adalah partai modern. Maka modernisasi harus dilakukan jangka panjang,” tuturnya.

Dukungan Munaslub

Terkait keinginan menggelar Munaslub ini, Dedi mengatakan, telah menghubungi delapan Ketua DPD Partai Golkar di daerah lain melalui sambungan telepon. Hasilnya, kata dia, hampir seluruhnya menginginkan partai menggelar Munaslub.

“Kalau yang sudah bicara dengan saya sih, saya kan belum berkomunikasi dengan banyak orang ya, (tapi) dari delapan yang saya ajak bicara di telepon, ya hampir semuanya sih mendukung ke arah perubahan,” katanya.

Namun, Dedi enggan mengatakan DPD mana saja yang memberikan dukungan supaya Golkar melakukan perubahan di internal termasuk mengupayakan Munaslub. “Nanti kita sampaikan, kita tidak buka dulu ke media,” kata dia.

Yang pasti dukungan untuk menggelar Munaslub Golkar, datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono. Menurutnya, dua per tiga DPD tingkat I Partai Golkar se-Indonesia telah sepakat meminta digelarnya Munaslub. Desakan untuk munaslub tersebut, dilakukan guna mencari pengganti ketua umum yang saat ini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Artinya Setya Novanto harus mundur dari Golkar. “Kita DPD I minimum dua per tiga atau 34 DPD I sudah firm minta Munaslub,” ujar Wisnu usai berdiskusi di Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/11) lalu. Wisnu menuturkan permintaan Munaslub tersebut awalnya diinisiasi oleh delapan DPD tingkat I antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, DKI, Banten, DIY, Sulawesi Barat, dan Bangka belitung.

Delapan DPD tingkat I ini pun telah menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla perihal permintaan dilakukan segera Munaslub tersebut pada Senin (20/11) malam lalu. Hanya saja, DPD 1 Jawa Timur, menarik dukungan untuk Munaslub, pada Jumat (24/11).

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik

Oleh

Fakta News
Reuni Alumni 212

Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.

“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).

Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.

“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik

Oleh

Fakta News
Bersikap toleran
Amien Rais.(Istimewa)
asasasasa

Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.

“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).

Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.

Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.

“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?

Oleh

Fakta News
var
Ilustrasi.(Foto: Istimewa)

Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.

Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.

Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.

“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.

“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.

Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya