Demi Tingkatkan Ekspor, Indonesia Resmi Ratifikasi Trade Facilitation Agreement
Jenewa – Indonesia secara resmi telah tergabung menjadi Anggota World Trade Organization (WTO) yang telah meratifikasi Trade Facilitation Agreement. Hal tersebut ditandai dengan diserahkannya Instrument of Acceptance Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the WTO yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, kepada Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, di Kantor WTO Jenewa.
Bergabungnya Indonesia menjadi salah satu Anggota WTO yang meratifikasi Trade Facilitation Agreement dapat direalisasikan setelah proses ratifikasi di dalam negeri dilakukan melalui pengesahan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang dimaksud secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI di Sidang Paripurna tanggal 24 Oktober 2017.
Sebagaimana dimaklumi, Trade Facilitation Agreement merupakan salah satu deliverables yang dihasilkan pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke–9 WTO di Bali Tahun 2013. Disepakatinya perjanjian internasional dimaksud merupakan peristiwa bersejarah di WTO mengingat Trade Facilitation Agreement merupakan perjanjian internasional pertama yang berhasil disepakati oleh Anggota WTO sejak berdirinya organisasi tersebut di tahun 1995. Peran aktif Indonesia sebagai Tuan Rumah dan Ketua dalam pelaksanaan KTM ke–9 WTO juga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan negosiasi pada pertemuan tersebut.
Trade Facilitation Agreement merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memperlancar perpindahan dan pelepasan barang, termasuk untuk barang yang berada pada periode transit. Perjanjian dimaksud juga berisi ketentuan mengenai kerja sama antara otoritas kepabeanan dengan otoritas teknis yang terkait dengan fasilitasi perdagangan dan kepatuhan. Selain hal tersebut, Trade Facilitation Agreement juga membuka kesempatan bagi Anggota WTO untuk mendapatkan bantuan teknis di bidang fasilitasi perdagangan dari Anggota WTO lainnya yang sudah memiliki prosedur fasilitasi perdagangan yang maju.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WTO, implementasi Trade Facilitation Agreement akan berdampak pada meningkatnya ekspor barang global hingga 1 triliun dolar setiap tahun, di mana dampak terbesar akan dirasakan oleh negara berkembang. Selain itu, implementasi Trade Facilitation Agreement juga akan berdampak pada penurunan biaya perdagangan hingga 14,3%. Dengan demikian, ratifikasi Indonesia atas Trade Facilitation Agreement diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menunjang pencapaian target peningkatan ekspor Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
