“Dengan Tol Laut Arus Barang ke Wilayah Timur Indonesia Semakin Lancar”
Program To Laut yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini menunjukkan hasilnya. Dengan lancarnya pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terpencil dan terluar, kini semakin menurunkan disparitas harga antara di Jawa dan di wilayah timur Indonesia, seperti di Papua.
Sebagai contoh, harga satu sak semen di Nusa Tenggara Timur (NTT) turun 15 persen menjadi Rp47.500, harga semen dari Rp 2 juta menjadi Rp 500 ribu per sak di Papua, serta beberapa komoditas seperti beras, garam dan lain-lainnya pun terkerek turun.
“Telah ada perkembangan penurunan harga-harga di beberapa daerah yg dilayani tol laut maupun rumah kita,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Mauritz Sibarani kepada dev.fakta.news/v03. Sebelum menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Mauritz pernah menjabat Direktur Kepelabuhanan, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Direktur KPLP Kementerian Perhubungan.
Seperti apa program tol laut dan penunjangnya, seperti program “Rumah Kita”? Dan, seperti apa sarana transportasi laut yang mengarungi jalur-jalur tol laut tersebut? Berikut ini petikan wawancara tertulis fakta.news dengan Mauritz Sibarani, dua pekan lalu.
Terkait program pembangunan tol laut, seperti apa perkembangannya, baik pembangunan infrastruktur pelabuhannya maupun pembangunan sarana transportasinya?
Untuk infrastruktur pelabuhan dan sarana transportasinya, pemerintah terus berusaha menambah jumlah pelabuhan yang akan melayani serta kapal-kapal laut yang akan melayani trayek-trayek tol laut tersebut.
Beberapa pelabuhan yang melayani tol laut, juga melengkapi sarananya berupa peralatan bongkar muatnya untuk mempercepat pelayanan, misalnya penambahan forklift di pelabuhan-pelabuhan kecil maupun penambahan crane di pelabuhan-pelabuhan yang lebih besar. Selain itu, saat ini juga dibangun 15 kapal petikemas sebagai sarana yg mendukung program tol laut tersebut.
Dengan tol laut tentunya persoalan arus barang terutama ke wilayah timur akan semakin lancar.
Kapal Perintis yang mengarungi jalur tol laut hingga ke daerah terpencil dan terluar (foto : kumparan.co)
Bagaimana dengan program strategis nasional (PSN) terkait transportasi laut?
Kami sedang fokus untuk merampungkan pembangunan 11 PSN transportasi laut. Ke-11 PSN tersebut, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang. Secara spesifik, Pelabuhan Kuala Tanjung untuk tahap pertama sudah beroperasi sejak Agustus lalu. Tahap kedua, kami menjalin kemitraan dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan di Indonesia. Keikutsertaan pihak asing, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.
Dalam pengelolaan pelabuhan, persoalan dwelling time masih belum sesuai yang diharapkan?
Kami terus berusaha untuk dapat mengurangi waktu di pelabuhan secara maksimal. Selain itu juga menekan biaya pelayanan di pelabuhan. Berdasarkan catatan di kami, dwelling time sudah 3 hari.
Nah dampaknya terhadap masyarakat seperti apa? Apakah harga barang akan turun misalnya, dan turunnya hingga berapa persen?
Telah ada perkembangan penurunan harga harga di beberapa daerah yg dilayani tol laut maupun rumah kita, sebagai contoh harga satu sak semen di NTT turun 15 persen menjadi Rp. 47.500, harga semen dari Rp 2 juta menjadi Rp 500 ribu per sak di Papua, serta beberapa komoditas seperti beras, garam dan lain-lain.
Bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhannya, tentunya kalau di daerah perbatasan atau di daerah terluar kapal-kapalnya tak bisa bersandar karena pelabuhannya kecil-kecil nah untuk mengatasi ini apa yang seharusnya dilakukan?
Untuk pelabuhan didaerah perbatasan yang memiliki pelabuhan kecil, akan diintegrasikan dengan kapal-kapal yang ukurannya kecil seperti kapal pelayaran rakyat, sehingga distribusi barang ke daerah terpencil atau terluar tetap dapat terjangkau dan terdistribusi.
Berapa banyakkah pelabuhan yang seharusnya dibangun? dan pelabuhan seperti apa saja jenisnya?
Idealnya pelabuhan dibangun sesuai dengan daerah pelayanannya (hinterland), dan idealnya karena pelayanan petikemas sudah juga sampai pada daerah-daerah terpencil, maka perlu dibangun pelabuhan multipurpose yang juga dapat menangani kapal-kapal petikemas.
Bagaimana dengan pembangunan konektivitas infrastruktur tol laut tersebut?
Saat ini sedang digodok konsep konektivitas tol laut dan tol udara, terutama untuk melayani daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya di Papua.
Untuk melayani tujuh lintasan tol laut yang ada sekarang, apa saja yang dilakukan pemerintah? Dan bagaimana dengan peran swasta?
Hingga kini, tol laut melayani 13 trayek dimana 7 trayek dilaksanakan oleh PT Pelni dan 6 trayek oleh Perusahaan Pelayaran Nasional (Swasta).
Berapa lama waktu tempuh di tujuh lintasan tol laut tersebut?
Waktu tempuh untuk 13 trayek tol laut tersebut, tergantung jarak tempuh masing-masing trayeknya. Paling cepat waktu tempuhnya yaitu 13 hari, dengan trayek Tanjungpriok – Enggano – Mentawai – Enggano – Tanjungpriok dengan jarak tempuh 1252 mil laut. Lintasan itu dilayani oleh kapal bertonase 2500 DWT atau 2000 ton.
Sedangkan lintasan paling panjang dengan waktu tempuh 34 hari, yaitu lintasan Tanjung Perak – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak dan balik lagi ke Tanjung Perak sesuai rute tersebut, dengan jarak tempuh satu putaran 4.068 mil laut. Lintasan ini, dilayani kapal bertonase 3300 DWT atau 115 TEUS. Pelabuhan awal dari semua lintasan itu, yaitu dari dua pelabuhan besar, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), dan Tanjung Perak (Surabaya).
Berapa banyak kapal yang mengarungi 13 jalur tol laut tersebut?
Paling tidak seperti program yang dijalankan, Kemenhub akan mengadakan sebanyak 103 unit kapal berbagai ukuran selama tahun 2015-2019, di mana nantinya kapal-kapal ini akan digunakan untuk melayani jalur-jalur perintis.
Hingga 2016, sudah ada 33 kapal perintis yang rampung. Tiga kapal perintis sudah jadi di tahun 2015, 30 di tahun 2016 dan 70 kapal diharapkan rampung di tahun 2017 ini. Untuk trayek kapal perintis, tahun 2017 ada 96 trayek. 96 trayek tersebut lebih banyak ke wilayah timur Indonesia.
Dari 70 kapal yang akan rampung dibangun pada 2017 ini, satu di antaranya, Kapal Perintis tipe 1.200 gross ton (GT) pesanan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub yang Juni lalu, diluncurkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal yang diberi nama Sabuk Nusantara 106 itu, merupakan buatan dari Samudera Shipyard, lini bisnis dari Samudera Indonesia yang bergerak di bidang galangan kapal.
Kapal perintis ini, nantinya akan digunakan untuk menghubungkan daerah yang tidak mampu dijangkau kapal-kapal besar sebagai angkutan penumpang. Di samping itu juga, untuk menggantikan kapal-kapal kargo swasta yang selama ini justru digunakan sebagai angkutan penumpang.
Dengan peluncuran kapal perintis itu, antara satu pulau dengan pulau lainnya bisa terkoneksi. Selain itu, mampu menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, terutama yang pulau terpencil.
Kapal Sabuk Nusantara 106 saatakan diluncurkan pada Juni lalu (foto : oceanweek.co.id)
Sebenarnya berapa target pembangunan kapal baru pada 2017 ini?
Selama ini angkutan penumpang menggunakan kapal kargo yang bukan peruntukkannya. Dengan kapal perintis ini, bisa menggantikan kapal kargo. Targetkan, sampai 2017 bisa terbangun 100 kapal berbagai ukuran, di 2016 kemarin sudah ada 30 kapal dan sekarang tinggal menyelesaikan sisanya. Artinya sisanya tahun ini sebanyak 70 kapal.
Bagaimana dengan pelaksanaan program Rumah Kita yang terintegrasi dengan tol laut tersebut?
Program “Rumah Kita” ini adalah ide dari ibu Rini Soewandi – Menteri BUMN dan bapak Budi Karya – Menteri Perhubungan. Program ini, tak lain adalah program yang kami buat untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita”. Rumah Kita ini terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.
Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan kami menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bisa dibangun swasta.
Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dari daerah yang disinggahi di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.
Rumah Kita yang ada sekarang ini dimana saja?
Di antaranya, ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.
Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.
Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan. PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
(***)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
