Jakarta — Sebagai menteri yang bertanggungjawab atas terlaksana dan berhasilnya program tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi seperti tak pernah lepas perhatiannya terhadap program “berpaliung ke laut” tersebut. “Masalahnya saya merasa program ini kenyataannya memang sangat bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat, terutama di daerah terpencil di kawasan timur Indonesia,” tuturnya.

Sejak program itu diluncurkan seiring Jokowi terpilih jadi Presiden, pada 2014 lalu, menurut Budi Karya, secara pasti mendorong timbulnya perdagangan antar pulau. “keberadaan tol laut ini selain bisa menurunkan disparitas harga di daerah terpencil dan terluar, ini juga bisa mendorong masyarakat menjadi kreatif dan memiliki suatu usaha baru bagi masyarakat yang bernilai ekonomi,” papar Budi ketika diwawancarai M Riz dan Koster Rinaldi dari dev.fakta.news/v03, Jumat (28/7/2017) di ruang kerjanya di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Jakarta.

Selain Tol laut, Budi Karya, juga berbicara soal Tol Udara, program double-double track kereta api Jakarta – Surabaya, serta evaluasi pelaksanaan mudik lebaran 2017 lalu. Berikut ini petikan wawancaranya..

Bagaimana perkembangan pembangunan terkait tol laut sepanjang tugas Anda di Kementerian Perhubungan, baik pembangunan infrastruktur pelabuhannya maupun pembangunan sarana transportasinya?

Pembangunan infrastruktur pelabuhan termasuk pembangunan sarana transportasinya tetap berjalan untuk menunjang optimalisasi tol laut. Pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarana agar tujuan tol laut yaitu penurunan disparitas harga dapat terwujud.

Bagaimana dengan konektivitas infrastruktur agar tol laut bisa optimal?

Saat ini sudah ada 13 rute yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Dengan rute yang ada ini akan dioptimalkan dan melihat kedepan apakah masih ada wilayah yang belum terjangkau.

Pemerintah terus membangun bandara dan pelabuhan, tapi bagaimana dengan keterpakaiannya apakah sudah optimal?

Kementerian Perhubungan bertugas menyiapkan sarana dan prasarananya termasuk rute pelayaran tol laut. Terkait tingkat keterpakaiaannya, Kementerian Perdagangan dan Pemda setempat dihimbau agar dapat memanfaatkan tol laut dengan seoptimal mungkin.

Untuk melayani tujuh lintasan tol laut yang ada sekarang, apa saja yang dilakukan pemerintah, apakah cukup dilakukan pemerintah saja atau harus bekerjasama dengan swasta?

Saat ini kami mempunyai 13 trayek berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut. 7 trayek dioperasikan oleh PELNI dan 6 trayek dioperasikan oleh swasta.

Berapa lama waktu tempuh di 13 lintasan tol laut tersebut?

Dari 13 trayek atau lintasan, waktu tempuhnya tidak sama. Paling cepat waktu tempuhnya yaitu 13 hari, dengan trayek Tanjungpriok – Enggano – Mentawai – Enggano – Tanjungpriok dengan jarak tempuh 1252 mil laut. Lintasan itu dilayani oleh kapal bertonase 2500 DWT atau 2000 ton.

Sedangkan lintasan paling panjang dengan waktu tempuh 34, yaitu lintasan Tanjung Perak – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak dan balik lagi ke Tanjung Perak sesuai rute tersebut, dengan jarak tempuh satu putaran 4068 mil laut. Lintasan ini, dilayani kapal bertonase 3300 DWT atau 115 TEUS. Pelabuhan awal dari semua lintasan itu, yaitu dari dua pelabuhan besar, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya)

Bagaimana dengan pelaksanaan program “Rumah Kita” yang terintegrasi dengan tol laut tersebut?

Kami integrasikan tol laut dengan program “Rumah Kita” untuk mempermudah kami dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita” yang terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.

Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan kami menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bias dibangun swasta.

Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk  untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.

Rumah Kita yang ada sekarang ini dimana saja?

Banyak. Ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.

Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.

Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan.  PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.

Terkait pengoperasian bandara perintis, sudah berapa banyak bandara perintis yang pengoperasiaannya diminati swasta?

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.068 Tahun 2017 tentang rute penyelenggara angkutan udara perintis, untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan BBM pesawat udara, bahwa terdapat 25 bandar udara sebagai penyelenggara penerbangan perintis (sebagai pengumpan) dan 188 rute penerbangan perintis. Hingga saat ini bandar udara tersebut masih dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan dan belum ada pihak swasta yang berminat.

Sejak anda bertugas, berapa banyak bandara yang kemampuannya ditingkatkan, sehingga mampu melayani pesawat besar?

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, saat ini terdapat setidaknya 30 bandara yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan dimana ke 30 bandara ini sudah dapat melayani pesawat besar bermesin jet, yaitu:

1. Bandar Udara Ferdinand Lumban Tobing-Sibolga
2. Bandar Udara Ranai-Natuna
3. Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin-Tanjung Pandan
4. Bandar Udara Fatmawati Soekarno-Bengkulu
5. Bandar Udara Muara Bungo-Jambi
6. Bandar Udara Silampari-Lubuk Linggau
7. Bandar Udara Radin Inten II-Lampung
8. Bandar Udara Budiarto-Curug
9. Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo
10. Bandar Udara Umbu Mehang kunda-Waingapu
11. Bandar Udara Fran Seda-Maumere
12. Bandar Udara Tambolaka-Waikabubak
13. Bandar Udara Tjilik Riwut-Palangkaraya
14. Bandar Udara Iskandar-Pangkalan Bun
15. Bandar Udara H.Asan-Sampit
16. Bandar Udara Juwata-Tarakan
17. Bandar Udara Kalimarau-Tanjung Redeb
18. Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
19. Bandar Udara Mutiara-Palu
20. Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir-Luwuk
21. Bandar Udara Tampa Padang-Mamuju
22. Bandar Udara Haluleo-Kendari
23. Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate
24. Bandar Udara Pitu-Morotai
25. Bandar Udara Sentani-Jayapura
26. Bandar Udara Mopah-Merauke
27. Bandar Udara Wamena
28. Bandar Udara Mozes Kilangin-Timika
29. Bandar Udara Rendani-Manokwari
30. Bandar Udara Domine Eduard Osok-Sorong

Pada kurun waktu tahun 2016-2017, Kementerian Perhubungan kembali meningkatkan kemampuan beberapa bandara agar dapat melayani pesawat besar bermesin jet, diantaranya:

1. Bandara Binaka-Gunung Sitoli, yang diperpanjang dan dilebarkan dari 1800M x 30M menjadi 2200M x 45M. Project pengembangan bandara ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017.
2. Bandara Nop Goliat-Dekai, yang diperpanjang dan dilebarkan dari 1950M x 30M menjadi 2250M x 45M. Project pengembangan bandara ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017.

Selain kedua bandara ini, Kementerian Perhubungan juga melakukan perkuatan perkerasan pelapisan aspal Bandara Blimbingsari-Banyuwangi. Ini dilakukan agar dapat melayani pesawat bermesin jet.

Sedangkan bandara perintis yang dibangun ada berapa banyak?

Sedikitnya terdapat 8 bandara perintis yang dibangun Kementerian Perhubungan tahun ini, diantaranya:

1. Bandar Udara Miangas
2. Bandar Udara Letung-Kepulauan Anambas
3. Bandar Udara Koroway Batu-Papua
4. Bandar Udara Tambelan-Bintan, Kepri
5. Bandar Udara Sobaham-Yahukimo, Papua
6. Bandar Udara Muara Teweh-Kalimantan Tengah
7. Bandar Udara Manggelum-Papua
8. Bandar Udara Werur-Papua Barat

Untuk membangun transportasi udara, Anda pernah menggagas tol udara, seperti apa tol udara tersebut?

Tol udara itu, lebih terkait alur udara dari pinggiran pantai sampai ke tengah.Tol udara merupakan penunjang dari tol laut yang saat ini telah berjalan dan membantu mengurangi disparitas harga di kawasan timur Indonesia. Sekarang barang-barang yang dikirim melalui laut ke Timika, Merauke, atau Sorong itu tidak sampai ke daerah-daerah pedalaman seperti Puncak Jaya, Ilaga, Wamena, dan daerah pedalaman lainnya, Nah, untuk mencapai daerah itu diteruskan dengan menggunakan alur tol udara dengan pesawat terbang. Dengan adanya subsidi dari pemerintah terkait tol udara itu, diharapkan harga komoditas penting itu akan lebih murah dan terjangkau.

Menyangkut infrastruktur perkeretaapian, bagaimana dengan perkembangan pembangunan double-double track Jakarta-Surabaya? Sudah berapa persen yang terbangun dan kapan keseluruhannya selesai terbangun?

Terkait dengan double track Lintas Utara Jawa Jakarta-Surabaya, yang mulai dibanghun tahun 2012 telah selesai pada tahun 2014 dengan panjang total lintasan 720 km’sp. Sedangkan untuk pembangunan double-double track Jakarta-Surabaya sampai saat ini belum masuk dalam tahap perencanaan.

Apa yang diharapkan dengan terbangunnya jalur commuterline Jakarta-Cikampek dan kapan target selesai dan pengeoperasiaanya?

Terkait dengan pembangunan elektrifikasi di lintas Bekasi-Cikarang maka akan segera dioperasikan KRL (kereta rel listrik) Commuterline sampai dengan Stasiun Cikarang (saat ini KRL baru sampai Stasiun Bekasi), dimana posisi pembangunan elektrifikasi di lintas Bekasi-Cikarang saat ini telah dilakukan Switch On Gardu listrik di Cibitung dan Cikarang untuk mendukung rencana uji coba KRL pada tanggal 28 juli 2017. Rencananya akan dioperasikan untuk penumpang umum mulai tanggal 17 September 2017 setelah fasilitas untuk penumpang KRL seperti Ticketing Gate System¸ dan lain-lain sudah siap dioperasikan.

Bagaimana komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengembangan smart city, khususnya di sector transportasi?

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk mendukung pengembangan smart city khususnya di sector transportasi perkotaan. Kementerian Perhubungan menargetkan semua moda transprtasi di Jakarta akan terintegrasi di tahun 2019 melalui implementasi konsep Smart City.

Solusi seperti apa yang ditawarkan dalam penataan transportasi perkotaan yang berkelanjutan terkait konsep smart city tersebut?

Smart City merupakan konsep penataan kota secara terintegrasi. Solusi yang ditawarkan dalam konsep smart city adalah implementasi ITS (Intelligent Transportation System) dalam penataan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Aplikasi ITS ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia, seperti cashless payment yang sudah diterapkan pada gerbang tol dan transaksi moda transportasi public, seperti Trans Jakarta dan KRL Jabodetabek. Proses cashless payment ini dapat mempercepat proses transaksi dan mengurangi kemacetan. Kedepannya, Pemerintah akan membuat satu kartu untuk transaksi semua moda transportasi public di Jakarta.

Implementasi aplikasi ITS lainnya adalah Area Traffic Control System (ATCS) yang suah diterapkan lebih dari 20 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Solo, Palembang. Sistem ATCS adalah sebuah system pengaturan lalu lintas bersinyal terkoordinasi yang diatur mencakup satu wilayah secara terpusat. Dengan ATCS maka dapat dilakukan upaya manajemen rekayasa lalulintas yang mengkoordinasikan semua titik-titik persimpangan bersinyal melalui pusat control ATCS, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.

Selain itu, system Bus Rapid Transit (BRT) juga menjadi prioritas dalam pengembangan ITS di Indonesia. System ini telah diterapkan di beberapa kota seperti Trans Jakarta, Trans Sarbagita Bali dan Trans Pakuan Bogor. BRT adalah sebuah system bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. Menggunakan bus untuk melayani servis yang kualitasnya lebih baik dibandingkan servis bus yang lain.

Seperti apa hasil evaluasi Kemenhub atas pelaksanaan mudik lebaran yang lalu? Apa saja yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan mudik mendatang?

Pelaksanaan angkutan lebaran atau program mudik bareng guyub rukun tahun 2017 dapat dikatakan berjalan sukses, salah satunya melalui tahapan perencanaan yang matang sehingga menjadikan pelaksanaan operasional dan pelayanan angkutan mudik berjalan lancar.

Salah satu indicator suksesnya penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2017 adalah menurunnya angka kecelakaan. Pada angkutan lebaran tahun 2017 terjadi penurunan data angka kecelakaan yang cukup drastic dibandingkan tahun 2016, yaitu sebanyak 30,4%.

Beberapa evaluasi penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini, terkait jumlah kecelakaan di jalan raya pada tahun 2017 terjadi sebanyak 3.168 kejadian. Angka ini turun 1.383 kejadian dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 4.551 kejadian.

Penurunan angka kecelakaan pada angkutan lebaran tahun 2017, tidak terlepas dari upaya himbauan dan penegakan hukum dari Kepolisian yang cukup efektif dalam menekan angka kecelakaan.

Dari aspek kesiapan sarana transportasi, jumlah bus AKAP, AKDP dan Pariwisata yang tersedia tahun ini sebanyak 48.790 unik naik 4,97% dari tahun 2016 sebanyak 46.478 unit.

Jumlah kapal penyeberangan Ro-Ro dan LCT yang tersedia tahun ini sebanyak 200 kapal naik 2,56% dari tahun 2016 sebanyak 195 kapal. Jumlah kapal laut (termasuk perintis) yang tersedia tahun ini sebanyak 1.278 kapal naik 0,39% dari tahun 2016 sebanyak 1.273 kapal. Jumlah pesawat udara yang tersedia tahun ini sebanyak 532 pesawat naik 1,14% dari tahun 2016 sebanyak 526 pesawat. Jumlah sarana kereta api yang tersedia tahun ini sebanyak 371 sarana sama dari tahun 2016 sebanyak 371 sarana.

Untuk kendaraan pribadi terjadi peningkatan yang melintas di jalan nasional yaitu mengalami kenaikan sebesar 713.214 unit (28,74%) dari 2.481.334 unit tahun 2016 (1437 H), menjadi 3.194.548 unit tahun 2017 (1438 H). Sedangkan untuk mobil yang melintasi jalan tol tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 121.763 unit (2,95%) dari 4.134.463 unit tahun 2016 (1437 H) menjadi 4.256.226 unit tahun 2017 (1438 H). sementara itu untuk jumlah sepeda motor pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 1.605.009 unit (33,53%) dari 4.786.775 unit tahun 2016/1437 H menjadi 6.391.784 unit tahun 2017 (1438 H).

Pada angkutan mudik gratis, hasil evaluasi jumlah penumpang mudik bareng tahun 2017 yang dibandingkan tahun 2016, dengan periode pemantauan H-7 sampai dengan H+7, yaitu secara keseluruhan jumlah penumpang angkutan umum untuk semua moda transportasi (darat, kereta api, laut dan udara) mengalami kenaikan sebesar 442.413 penumpang (2,44%) dari 18.160.668 penumpang tahun 2016 (1437 H) menjadi  18.603.081 penumpang tahun 2017 (1438 H), meskipun terdapat kenaikan jumlah penumpang, namun penumpukan penumpang bias terkendali.

Untuk meningkatkan animo masyarakat maka pada angkutan lebaran tahun mendatang program mudik gratis yang dilaksanakan tetap ditingkatkan dan disosialisasikan lebih awal, mengingat pemudik motor belum tertarik beralih ke moda lain.

Secara khusus saya menyoroti terkait penggunaan sepeda motor pada angkutan lebaran yang masih digemari untuk mudik dikarenakan memiliki tingkat fleksibilitas mobilitas dan aksebilitas yang mudah serta biaya relative murah. Untuk itu harus ada penanganan khusus terhadap pemudik angkutan sepeda motor sebagai solusi pada angkutan lebaran di tahun mendatang.

Harapannya, infrastruktur untuk para pemudik sudah dapat digunakan di angkutan lebaran mendatang sehingga dapat membantu kelancaran pergerakan para pemudik ke kampong halaman masing-masing. Di samping itu, koordinasi dengan institusi lain yang saat ini sudah berjalan dengan baik akan semakin kami tingkatkan.

Keberhasilan ini tentu bukan hanya keberhasilan Menhub semata tapi juga lintas departemen. Apa saja terobosan baru dalam mengelola transportasi?

Kunci keberhasilan dalam pengelolaan transportasi adalah koordinasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait. Pengelolaan transportasi tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus simultan dan seimbang antara penyediaan sarana, prasarana, serta fasilitas penunjangnya. Koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU-PERA, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota, Operator, dan Stakeholder terkait lainnya dalam pengelolaan transportasi mutlak harus dilakukan agar pengelolaan transportasi dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Tantangan transportasi public di Indonesia saat ini masih harus terus dibenahi karena kita tertinggal jauh dengan Negara lain. Program apa saja yang jadi unggulan dalam pembenahan transportasi public ini?

Salah satu isu strategis dalam RPJMN adalah Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan, Kementerian Perhubungan mengejawantahkannya dalam Rencana Strategi Kementerian Perhubungan 2015-2019 (yang saat ini sedang dilakukan review) dalam beberapa program strategis antara lain adalah; Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan 3.170 bus; Pembangunan angkutan missal cepat di kawasan kota metropolitan; Pembangunan LRT (Light Rapid Transit) di Jabodetabek dan Palembang; Pembangunan Trem di Surabaya; Pembangunan KA Bandara Adi Sumarmo, Solo

Selain itu Kementerian Perhubungan juga telah memprogramkan pembenahan transportasi public antara lain rencana pembnangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini masih dalam taraf study yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BPPT, pembangunan kereta cepat Jakarta-bandung yang pendanaannya melalui investasi swasta, pembangunan MRT Jakarta, dan rencana pembangunan pelabuhan Patimban untuk meningkatkan arus logistic.

Sejauh mana pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah Jokowi-JK memberikan dampak efesiensi arus barang dan jasa?

Pelaksanaan program kebijakan peningkatan konektivitas dengan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia serta pelaksanaan program tol laut dan jembatan udara diharapkan dapat mengurangi disparitas antara wilayah barat dan timur Indonesia. Apabila infrastrukturnya sudah tersedia dan dalam kondisi prima maka otomatis dapat memberikan pelayanan yang prima pula sehinnga semua dapat terlayani dengan efektif dan efisien. Selain itu, ada juga kebijakan deregulasi peraturan-peraturan yang tadinya menghambat di evaluasi agar lebih efektif dan efisien.

Apa tantangan ke depan yang harus dibenahi dalam memperlancar arus barang dan jasa?

Permasalahan infrastruktur, mencakup ketersediaan (kapasitas) dan penyebarannya. Kondisi infrastruktu di Indonesia tergambar dari The Global Competitiveness Index 2016-2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum Dimana Indonesia menempati peringkat ke 60 dalam pembangunan infrastruktur.

Masalah Regulasi, sektor logistik bersifat multisektoral, sehingga pengaturannya terdapat pada beberapa sector yang dikelola oleh masing-masing kementerian terkait. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang mengatur sector logistic Indonesia, antara lain empat undang-undang (UU) transportasi, yaitu: UU No. 23/2007 tentang perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang pelayaran, UU No. 1/2009 tentang penerbangan, dan UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, terdapat UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Maka dibutuhkan koordinasi antar sector terkait demi kelancaran arus barang dan jasa.

Kemudian, Tata Kelola Pemerintahan, terutama berkaitan dengan integrasi, prioritas, dan koordinasi. Logistic yang bersifat multisektoral memerlukan integrasi antar sector. Integrasi ini harus dilakukan pada tahap perencanaan dengan menurunkan program setiap sector berdasarkan visi dan misi nasional.

Bagaimana program Jokowi dalam memperlancar arus barang antar pulau melalui program tol laut bisa dirasakan para pengusaha di daerah dan perdagangan antar pulau?

Tol laut merupakan konsep pengangkutan logistic kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Dengan adanya tol laut tersebut maka dapat menekan biaya logistic sehingga meringankan para pengusaha dalam mengirimkan komoditas ke seluruh pelosok tanah air.

Keberadaan tol laut ini selain bisa menurunkan disparitas harga di daerah terpencil dan terluar sekitar 20 persen – 25 persen, juga bisa mendorong masyarakat menjadi kreatif dan memiliki suatu usaha baru bagi masyarakat yang bernilai ekonomi. Hal ini nantinya juga ditinjau dengan keberadaan “Rumah Kita”, semacam rumah logistic guna mengumpulkan barang-barang kebutuhan yang merupakan barang bawaan kapal tol laut maupun barang yang dihasilkan masyarakat di daerah.

Dengan adanya “Rumah Kita” diharapkan penyebaran barang kebutuhan logistic tidak hanya tersebar di kawasan pesisir tapi juga hingga wilayah pelosok di pegunungan.

(***)