Di Balik Terdepaknya Salim Segaf dari Kursi Pendamping Prabowo
Jakarta – Terdepaknya Salim Segaf Al Jufri sebagai pendamping Prabowo Subianto mengundang berbagai respons dari berbagai kalangan. Rerata menyebut hal itu gara-gara ulah PKS sendiri. Salah satu yang menyerukannya adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa PKS tidak jelas.
Fahri menilai keputusan PKS menyodorkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf itu sangat tidak tepat. Menurutnya, pimpinan PKS sejak awal juga tak menerapkan konsep yang tegas.
“Menurut saya kesalahan PKS dari awal konsepnya enggak jelas, ada 9 nama tapi enggak dikompetisikan. Akhirnya yang maju ke Pak Prabowo cuma satu nama (Salim Segaf). Dan akhirnya 8 nama akan dikubur potensinya, enggak diangkat, itu kesalahan PKS,” tegasnya di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
- Sudah Dilaporkan ke Bawaslu, Masyarakat Menanti Kebenaran Soal Mahar Sandiaga
- Desak Bawaslu Ungkap Dugaan Mahar Sandiaga, KPU Mengaku Siap Turun Tangan
- Tolak Salim Segaf atau AHY, PAN Pilih Jalan Tengah
Fahri menuding ulah pimpinan PKS yang tidak membuat kompetisi pada 9 kader internal untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden adalah sebuah kesalahan. Hingga akhirnya munculnya nama Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden Prabowo pun menyudahi keinginan PKS.
Adapun kesembilan nama itu antara lain, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.
Lalu Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al’Jufrie; Mantan Presiden PKS; Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Padahal, menurut Fahri, dari 9 nama kader internal tersebut, bila dikompetisikan dengan baik bisa menjadi pertimbangan kuat untuk Prabowo.
“Coba bayangkan alternatif diberikan lebih banyak kepada pak Prabowo misalnya. Pasti di antara nama-nama itu akan dipilih karena dari awal yang lain dikunci akhirnya rugi sendiri, itu kesalahannya,” katanya. Kini jangankan 9 nama tadi, terdepaknya Salim Segaf pun harus diterima PKS.
Seperti diketahui, munculnya Sandiaga Uno memang telah menyisihkan Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Salim Segaf.
Terlepas dari kesalahan PKS yang berimbas terdepaknya Salim Segaf tadi, ada isu miring lainnya yang mengantar Sandiaga ke posisi bakal cawapres. Tentu saja soal mahar Rp 500 miliar yang dibeberkan Wakil sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief.
Dikatakan Andi Arief lewat media sosial, terpilihnya Sandiaga karena wakil gubernur DKI itu memberikan mahar kepada PAN dan PKS masing-masing Rp500 miliar.
Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Gerindra pun langsung terkejut Andi Arief mengungkapkan pernyataan itu. Apalagi beredar kabar miring lainnya yang menyatakan bahwa sumber informasi Andi Arief justru Fadli Zon sendiri.
“Enggak ada itu, salah itu, saya enggak pernah ketemu Andi Arief. Dan itu tak ada. Tak benar,” kata Fadli di Senayan, Jakarta, Senin (13/8) lalu.
Fadli berkilah bahwa tidak ada mahar atau dukungan logistik dari Sandiaga kepada PAN dan PKS. Menurutnya, Gerindra mendukung transparansi dukungan logistik dalam Pilpres 2019. Fadli pun enggan menanggapi lebih jauh soal tudingan Andi Arief tersebut.
“Saya enggak ikuti, enggak penting itu, saya juga enggak pernah berurusan dengan dia, enggak pernah ketemu dia. Dia juga engga ada di tempat,” katanya.
Dalam makna tersirat, Fadli malah mengatakan isu miring tersebut sudah ada yang mengurusnya. “Ada yang urus terkait dengan itu,” pungkasnya.
Hingga kini, persoalan mahar Sandiaga sudah sampai ke meja Bawaslu. KPU juga mendesak Bawaslu untuk segera menindaklanjuti sejumlah laporan terkait mahar Sandiaga senilai total Rp1 triliun tersebut.
Andi Arief pun kembali bercuit melalui akun Twitter.
“Soal Mahar ke PKS dan PAN masing2 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekretaris Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli Zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00″, ” demikian nyanyiannya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
