Dianggap Berbahaya Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Sempat Dilarang Masuk Amerika Serikat
Jakarta – Pelarangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk ke Amerika Serikat, seolah menampar wajah militer Indonesia. Karena itu, hingga kini Pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Amerika Serikat (AS) atas inisiden ditolak masuknya Panglima TNI Jenderal Gatot ke AS, kendati Kedutaan Besar AS telah mengajukan permintaan maaf.
Secara resmi, seperti diakui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia telah menerima permintaan maaf dari Kedubes AS. Pemerintah Indonesia juga sudah menerima laporan bahwa Gatot telah diperbolehkan masuk ke negeri “Paman Sam” itu. Retno juga mengatakan persoalan telah diselesaikan seusai dia bertemu dengan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin McKee. Hanya saja, saat ini pihak Kementerian Luar Negeri RI akan terus mengawal kejadian ini agar segera mendapat penjelasan secara rinci terkait kejadian yang melanda pemimpin tertinggi TNI tersebut, dari pemerintah AS.
“Mereka (Kedubes AS) sedang berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan bea cukai AS, untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pihak Kedubes AS juga menjamin, bahwa larangan masuk tersebut sudah tidak ada lagi alias dicabut,” kata Retno, Senin (23/10/2017).
Adapun, Gatot sendiri telah diundang oleh Pemimpin Angkata Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford, untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs). Acara tersebut dijadwalkan digelar pada 23 dan 24 Oktober di Washington DC. Namun, pada Sabtu (21/10) Gatot diberikan informasi bahwa dia tidak diperbolehkan masuk ke AS oleh Kantor Imigrasi dan Bea Cukai AS. Hal itu secara otomatis membuat Pemimpin tertinggi TNI itu juga dilarang naik pesawat Emirates.
Langkah mengejutkan AS ini dinilai cukup kontroversial. Pasalnya, kendati Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terpadat di dunia, Tanah Air belum dimasukkan dalam daftar larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sementara itu, dalam pernyataan permintaan maafnya kepada Indonesia dan Gatot, Kedutaan Besar AS menyatakan, tetap siap untuk memfasilitasi perjalanan Panglima TNI tersebut selama di AS.
“Kami tetap berkomitmen untuk Kemitraan Strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita,” tulis Kedubes AS dalam keterangan resminya.
Menyusul larangan ini, Gatot sendiri telah melapor kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, penolakan itu disampaikan oleh pihak maskapai Emirates yang akan membawa delegasi Panglima TNI. Belum diketahui alasan jelas mengapa CBP menolak masuk Jenderal Gatot.
CBP sendiri adalah “penjaga gerbang masuk” Amerika Serikat. Setiap orang atau barang yang ingin memasuki negara itu harus terlebih dulu mendapatkan izin dari CBP. Menurut situs resminya, CBP adalah lembaga penegakan hukum terbesar yang berada di bawah payung Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Tugasnya sebagian besar adalah meregulasi dan memfasilitas perdagangan internasional, mengumpulkan bea cukai, dan menegakkan peraturan imigrasi AS.
Tugas inti CPBm adalah melindungi rakyat AS dengan menjaga perbatasan dari masuknya orang-orang dan benda-benda yang dianggap berbahaya, seperti teroris dan senjata mereka.
“Untuk mengamankan perbatasan Amerika dan melindungi publik dari orang-orang dan barang-barang berbahaya, di saat yang sama meningkatkan daya saing ekonomi global AS dengan membantu perdagangan dan perjalanan yang sah,” bunyi misi CBP.
Badan ini, memiliki lebih dari 60 ribu karyawan untuk menjaga wilayah udara, darat, dan laut AS. Staf terbanyak ditempatkan di sepanjang garis perbatasan Meksiko sepanjang 3.100 km dan Kanada dengan panjang 8.000 km. Ada lebih dari 21 ribu staf ditempatkan di pos ini.
Pos kedua dengan staf terbanyak, adalah bagian pemeriksaan penumpang dan kargo di 300 pintu masuk AS. Ada juga staf anjing pelacak yang bertugas mendeteksi teroris dan penyelundupan narkotika.
Setiap harinya rata-rata CBP memeriksa hampir 1 juta pengunjung ke AS, lebih dari 67 ribu kargo, menangkap lebih dari 1.100 orang, dan menyita hampir 6 ton narkotika. Setiap tahunnya, CBP memfasilitas perdagangan yang nilainya mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS.
Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui alasan CBP mencekal Jenderal Gatot masuk AS.
Hal yang Sama Pernah Dialami 7 Pati
Larangan yang dikeluarkan CBP itu, juga mengingatkan kasus serupa beberapa tahun lalu. Paling tidak adanya tujuh jenderal yang pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat. Di antara ketujuh jenderal itu terdapat nama Prabowo Subianto, Sjafrie Syamsudin, Wiranto, Pramono Edhie, dan Zacky Anwar Makarim karena persoalan HAM.
Prabowo hanya satu dari tujuh jenderal yang ditolak AS. Ada tujuh jenderal yang di-blacklist, tidak hanya Prabowo. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta, meski tidak tertulis, tidak akan memberikan visa masuk ke Amerika Serikat terhadap nama-nama jenderal yang kabarnya diblacklist negara tersebut.
Kini, kita menunggu, akankah pihak AS memberikan penjelasan resmi dan terbuka soal pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke AS? Atau, semuanya akan diselesaikan lewat cara-cara diplomatis yang tidak membuat AS bakal kehilangan muka?
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memberi pandangannya terkait penolakan US Custom and Border Protection (CBP) terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Meutya mengatakan, jika merujuk pada situs CBP, orang-orang yang ditolak masuk AS dianggap berbahaya.
“Karena kalau US Border atau apa namanya itu, Custom Border Protection kalau nggak salah namanya ya, katanya ini lembaga yang melarang. Saya juga cek websitenya untuk bisa dapatkan informasi ya. Nah, Custom Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang berbahaya dan juga memproteksi ekonomi,” ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dalam situs cbp.gov, dijelaskan mengapa lembaga ini eksis:
MISSION STATEMENT
Why CBP exists…
To safeguard America’s borders thereby protecting the public from dangerous people and materials while enhancing the Nation’s global economic competitiveness by enabling legitimate trade and travel.
Penolakan AS terhadap Jenderal Gatot, menurut Meutya, perlu disikapi serius. Penjelasan resmi dari pemerintah AS diperlukan, agar masyarakat tak berspekulasi. “Kita nggak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri sehingga kita betul-betul minta AS untuk jelaskanlah kenapa asal-muasal ada red flag atau pelarangan tersebut,” sebut Meutya.
“Kita nggak tahu apa namanya ya, tapi intinya kalau yang dikatakan tidak boleh masuk karena ini, nah inilah yang mereka jaga. Apakah ada Panglima kita dianggap dangerous people atau membahayakan atau apa, itu kan serius dan disebutkan bahwa yang melarang adalah US Border and Protection,” imbuh Meutya.
Indonesia sendiri telah mengirim nota diplomatik kepada AS terkait hal ini. Meutya meminta pemerintah AS serius menyikapinya.
“Kalau ada nota diplomatik dikirim, maka ada balasannya, tak hanya dari kedubes di sini. Karena itu dilayangkan ke Kemenlu AS, jadi seyogyanya ada balasannya,” tegas Meutya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
