Din Syamsuddin: Moral dan Etika Harus Jadi Dasar Interaksi Global
Hongkong – “Saat ini dunia tengah menghadapi ketidakpastian global akibat berbagai fenomena yang bersifat transformatif dan disruptif. Menghadapi hal itu, masyarakat dunia perlu mulai mengubah bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Salah satunya dengan mengedepankan moral dan etika sebagai dasar hubungan dan interaksi tersebut.”
Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Prof. Dr. Din Syamsuddin saat berbicara sebagai salah satu anggota panel diskusi dalam “The World Chinese Economic Summit (WCES) 2017” di Hotel Shangri La, Hong Kong Senin (13/11/2017).
Menjawab pertanyaan dari moderator tentang prospek geopolitik dan geoekonomi ke depan, Din Syamsuddin menyampaikan dirinya optimis bahwa akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. “Namun perlu ditekankan hanya dengan mengedepankan moral dan etika dan kekuatan dialog, kerja sama dan kolaborasi yang lebih baik bisa diwujudkan.” katanya.
Prof. Din Syamsuddin juga melihat kebangkitan Tiongkok saat ini bisa mengimbangi “Amerikanisasi” yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, dan Tiongkok perlu belajar dari sejarah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dari era sebelumnya. “Itu bisa dilakukan dengan menekankan pada nilai-nilai etika, moderatisme dan pendekatan ‘win-win’ dalam kerja sama regional dan internasional,” tegasnya.
Selain Din Syamsuddin, diskusi panel bertema “The New Geopolitics: The Role of China in an Uncertain World” itu juga menampilkan berbagai pakar dan tokoh terkemuka dari berbagai negara antara lain Jonathan Marland (Inggris), Dr. Jonathan Choi (Hong Kong), Clyde Prestowitz (AS), Prof. Dr. Xiang Bing (RRT), Dr. Jin Park (Korsel), Naoki Tanaka (Jepang) dan Steve Howard (Australia).
Pada kesempatan itu para panelis membahas berbagai aspek dan dampak dari perubahan global akibat kemunculan berbagai fenomena transformatif dan disruptif seperti e-commerce, teknologi robot dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), termasuk dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan kebijakan mengarah ke proteksionisme yang diusung Presiden AS Donald Trump.
Pada bagian akhir, para pembicara menyepakati pentingnya dialog lebih intensif untuk membangun kemitraan yang lebih baik “Memang dunia ini semakin rumit, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun persepsi dan naratif yang walaupun berbeda, tetap bisa saling melengkapi dan berdialog satu sama lain,” kata Ronie Chan, moderator diskusi pada saat menyampaikan kesimpulannya.
WCES 2017 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh lembaga kajian Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI) yang berbasis di Malaysia. Menurut Ketua ASLI Tan Sri Dato’ Dr. Michael Yeoh, kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang pertukaran gagasan dan pengalaman di antara pemimpin pemerintahan dan swasta tentang berbagai permasalahan ekonomi di Asia dan di dunia pada umumnya.
“Tahun ini kami menyelenggarakan WCES di Hong Kong sekaligus untuk memperingati 20 tahun berdirinya Hong Kong SAR dan penandatangan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Hong Kong di Manila beberapa hari yang lalu” kata Dato’ Yeoh. WCES kali ini, jelasnya, diikuti oleh lebih dari 300 peserta dan pembicara yang berasal dari lebih dari 30 negara.
Pembukaan WCES dihadiri oleh Chief Executive Hong Kong Carrie Lam, Menteri Transportasi Malaysia Dato’ Sri Liow Tiong Lai, Komisioner RRT untuk Hong Kong Xie Feng, dan para pejabat tinggi, ketua asosiasi dan pebisnis terkemuka di Hong Kong. Mendampingi Prof. Din Syamsuddin, Konsul Jenderal RI Hong Kong Tri Tharyat juga berpartisipasi dalam kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari tersebut.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
