Direktur IMF Apresiasi Program Kesehatan Jokowi
Jakarta – Christine Lagarde selaku Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas program jaminan kesehatan yang dijalankan pemerintah sejak tahun 2014.
Setelah pertemuan pagi tadi di Istana Merdeka, Direktur IMF Christine Lagarde langsung diajak Jokowi untuk meninjau aktivitas di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Senin pagi (26/2).
Di sana, Lagarde memperoleh informasi bahwa Indonesia memiliki dua program kesehatan, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjamin kesehatan sebagai 92,4 juta orang dan BPJS Kesehatan dengan pengguna 193,1 juta orang.
“Menjamin 90 juta orang secara cuma-cuma sangat fantastis. Bravo Presiden Jokowi dan semua yang bekerja di Rumah Sakit,” kata Lagarde di RSPP, Senin (26/2/2018).
Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ke rumah sakit merupakan permintaan Lagarde yang ingin melihat program pemerintah. Kepada Lagarde, ia menyampaikan manajemen jaminan kesehatan di Indonesia sangat besar dan tidak mudah dilakukan.
“Jadi banyak negara melihat, ini betul-betul jaminan kesehatan yang gede banget dan fasilitasnya bagus. Kamarnya baik,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan program kesehatan, bahkan berusaha meningkatkan kualitasnya di masa mendatang. Di sisi lain, Jokowi mengaku hingga kini belum ada pembicaraan terkait kerja sama bidang jaminan kesehatan antara Indonesia dan IMF. Nantinya, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali nanti.
“Kami akan mengundang ribuan orang ke Bali (IMF-World Bank Annual Meeting) dan mereka bawa banyak uang sehingga diharapkan mereka akan mengeluarkan banyak dana di sana untuk ekonomi,” katanya.
Selama di RSPP, Lagarde juga diperlihatkan ruang perawatan mulai dari kelas I, kelas II, hingga kelas III. Kamar kelas I digunakan untuk dua orang pasien. Sedangkan di kelas III yang notabene paling rendah, Lagarde menilai pasien dapat beristirahat dengan baik. Di sana, kamar akan diisi maksimal lima orang dan diberikan fasilitas seperti televisi dan pendingin ruangan.
Saat tiba di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Bos IMF dan Jokowi langsung menuju lobi utama untuk meninjau layanan pendaftaran bagi para pemegang kartu BPJS Kesehatan. Jokowi dan Legarde pun terlihat sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pasien di meja pendaftaran.
DV
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
