DPR, Anggaran Jumbo Minim Prestasi
Jakarta – Ungkapan bernada kesal dan sinis kepada DPR, mengawali pekan ini, dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam. Dalam keterangan persnya, pada Senin (14/8/2017), Roy mengatakan, DPR selalu meminta anggaran dengan porsi jumbo atau besar. “Namum miskin prestasi dan minim transparan. Kita kadang hanya disuguhkan dengan potret yang gaduh dengan kinerja rendah,” paparnya.
‘Jatah’ anggaran DPR, ungkap Roy, cenderung meningkat dari periode ke periode. DPR periode 2009-2014 rata-rata per tahun memperoleh anggaran Rp 2,74 triliun atau sekitar 0,18 persen dari total belanja negara. “Sedangkan, DPR periode 2015-2017 atau tiga tahun belakangan mendapat anggaran dengan jumlah rata-rata per tahun sebesar Rp 4,72 triliun atau sekitar 0,24 persen dari total belanja negara. Jadi, meningkat hampir 2 kali lipat atau sekitar 173 persen dari rata-rata anggaran DPR periode sebelumnya,” jelas dia.
Kemudian, lanjut Roy, rata-rata pertumbuhan anggaran DPR setiap tahunnya mencapai 13,5 persen. DPR periode saat ini tingkat pertumbuhan anggaran sebesar 13,5 persen per tahun (2015-2017) meningkat dibandingkan DPR periode sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,3 persen. “Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di tahun anggaran 2015 (awal periode) mencapai 59,3 persen dimana fenomena atau pola yang sama di tahun 2010 untuk DPR periode sebelumnya dengan kenaikan anggaran mencapai 43,2 persen,” tuturnya.
Selain itu, DPR kerap meminta anggaran tanpa dibarengi perencanaan yang matang sesuai kebutuhan riil. Tingkat serapan anggaran DPR (2015-2016) rata-rata hanya sebesar 73,8 persen per tahun, masih lebih tinggi dari DPR periode sebelumnya sebesar 78,1 persen per tahun. “Adanya deviasi yang lebar antara rencana anggaran dengan realisasi tersebut menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR,” ungkap Roy.
Kebiasaan pola penganggaran seperti ini, menurut Roy, hanya mengurangi porsi anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. “Dan dari anggaran yang dihabiskan pun belum disertai dengan prestasi kerja yang memuaskan publik baik dari sisi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan,” tuturnya.
Polanya Ketebak
Pola-pola DPR mengajukan anggaran pun tertebak Roy. Menurutnya, ada pola anggaran DPR meningkat tajam menjelang Pemilu. Apakah kebetulan atau tidak, tetapi anggaran DPR sering mengalami peningkatan 2 tahun menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Pada tahun 2018, Roy menuturkan, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun. Usulan ini meningkat tajam hingga 70,2 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2017. “Pola ini mirip dengan anggaran DPR periode sebelumnya di mana meningkat tajam di tahun 2013 dan 2014 (tahun pemilu) dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya..
Sejak saat ini, Roy mengatakan, anggota DPR sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas di daerah pemilihan untuk membangun pencitraan guna mendapatkan dukungan pada pemilu berikutnya. “Intensitas dan mobilitas kunjungan ke dapil pun kian meningkat seiring bertambahnya biaya kunker anggota baik didalam maupun di luar masa sidang,” katanya.
Pengelolaan anggaran DPR itu, juga dinilai Roy tidak transparan. Menurutnya, praktik transparansi anggaran di DPR belum berjalan. Publikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran DPR terbilang minim, bahkan tidak ditemukan di website DPR. “Padahal penyusunan anggaran DPR kerap tidak sesuai kebutuhan bahkan proyek yang diusulkan menimbulkan kontroversi sehingga menuai kecaman dan penolakan publik,” paparnya.
Contohnya, lanjut Roy, rencana DPR untuk membangun gedung baru dengan menelan biaya triliunan rupiah. Tahun ini, imbuhnya, muncul lagi usulan DPR membangun apartemen untuk menggantikan rumah dinas anggota DPR. “Usulan ini membuat kaget dan terkesan DPR lebih mengurusi fasilitas ketimbang memikirkan bagaimana meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan,” tandasnyua.
M Riz
Box
Rincian Angaran DPR Per Tahun
2010: Rp 2,376 triliun (realisasi 75,4%)
2011: Rp 2,445 triliun (realisasi 71,3%)
2012: Rp 2,707 triliun (realisasi 74,5%)
2013: Rp 2,899 triliun (realisasi 80,6%)
2014: Rp 3,260 triliun (realisasi 88,6%)
2015: Rp 5,192 triliun (realisasi 69,3%)
2016: Rp 4,723 triliun (realisasi 78,3%)
2017: Rp 4,762 triliun (RUU APBN-P)
2018A: Rp 7,247 triliun (Usulan BURT)
2018B: Rp 2,376 triliun (SEB Bappenas dan Menteri Keuangan)
Sumber : Dok IBC
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
