Komitmen DPR Ditunjukkan Dalam Bentuk Piagam Pengawasan Internal
Jakarta – Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan bahwa Internal Audit Charter (IAC) atau Piagam Pengawasan Internal merupakan suatu kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga yang di dalamnya memiliki peran pengawasan internal.
Menurutnya, piagam pengawasan internal ini menjadi komitmen tertinggi Pimpinan DPR RI dan Kesetjenan dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dalam memberikan akses yang luas terhadap tugas dan kinerja Inspektorat Utama (Ittama).
“Supaya Ittama sebagai unsur pengawas ini independen, maka harus didukung oleh pimpinan tertinggi. Komitmen pimpinan tertinggi itu dituangkan di dalam Internal Audit Charter,” kata Totok, sapaan akrabnya, saat mengikuti rapat koordinasi Reformasi Birokrasi, dengan acara sosialisasi IAC dan Kode Etik Auditor, di ruang rapat Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Acara ini juga dihadiri ejumlah pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Totok memaparkan, IAC ini merupakan dokumen formal yang ditandatangani oleh Sekjen DPR RI yang berisi visi, misi, tugas, tujuan tanggung jawab, wewenang, termasuk hubungan kerja dari pengawasan intern. Dengan adanya IAC tersebut. Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI berkomitmen untuk tidak mengintervensi, tidak akan menghambat dan juga memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap pengawasan internal.
Lebih lanjut Totok juga memberikan contoh yang biasa terjadi di berbagai daerah. Karena struktur organisasi pengawasan berada jauh di bawah dengan pimpinan tertingginya, acap kali pengawasan internal tidak berjalan optimal. Padahal fungsi dari pengawasan internal bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperbaiki sistem kerja melalui quality insurance.
“Jadi menjamin kualitas dari kinerja yang dilakukan oleh unit kerja. Jadi kita pengawasan ini tugasnya adalah memastikan bahwa kinerja di unit-unit kerja itu sesuai yang direncanakan menggunakan anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah ini tugas kita,” jelasnya.
Terakhir, Totok juga menjelaskan bahwa tugas dari Ittama DPR RI juga memberikan peringatan dini atau early warning terhadap pengelolaan keuangan negara, apabila ditemui potensi adanya kemungkinan penyimpangan. Supaya nanti audit itu bisa diperbaiki sebelum nantinya akan masuk ke sistem audit eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca Juga:
- Pentingnya Koordinasi dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
- Bamsoet: Anggaran Sektor Pendidikan di APBN Belum Bisa Digunakan Maksimal
- Fahri Hamzah Menerima Kunjungan Dubes Uzbekistan yang Baru
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
