Dua Belas Provinsi Tetapkan Kuota Angkutan Daring 83.906 Kendaraan
Jakarta – Kementerian Perhubungan mengungkapkan sebanyak 12 provinsi telah menetapkan jumlah kuota angkutan sewa khusus (online) sebanyak 83.906 kendaraan. Daerah yang sudah menetapkan kuota adalah Jabodetabek melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.
Kasubdit Angkutan Orang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Syafrin Liputo, mengatakan dari total kuota yang tersedia di 12 provinsi tersebut, jumlah armada angkutan online yang mengajukan izin sekitar 9.437 kendaraan. Lalu yang sudah memperoleh kartu pengawasan (KP) sebanyak 1.710 kendaraan.
“Jumlah kuota sekitar 83.000, tapi yang mengajukan baru 9.400 dan yang telah mendapatkan KP dari provinsi sekitar 1.700. Ini seperti ada bottle neck-nya, sehingga jumlah yang mengajukan izin dan yang sudah mendapatkannya selisih jauh dengan jumlah kuota,” terang Syafrin di Jakarta, Sabtu (26/1).
Selain itu, Syafrin juga mengatakan masa transisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek akan berakhir pada pengujung Januari 2018. Maka dari itu, tepat 1 Februari 2018 nanti, semua pihak sudah harus menjalankan setiap ketentuan dalam beleid yang memayungi angkutan online tersebut.
Kemhub bersama instansi terkait lainnya rencananya juga sudah mulai melakukan operasi simpatik angkutan online pada 1-15 Februari 2018. Untuk kendaraan dan pengemudi yang terjaring operasi ini dan ditemukan pelanggaran, lanjut Syarin, maka tindakan yang diambil petugas hanya akan memberikan peringatan dan edukasi terlebih dahulu.
“Lantas, mulai 16 Februari 2018, setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.
Syafrin menegaskan sejak PM 108 diterbitkan pada 1 November 2017 hingga 20 Januari 2018, Kemenhub melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan itu cukup tinggi karena tidak ada gejolak. Namun, saat mendekati 1 Februari 2018 ini, ungkapnya, mulai ada penolakan melalui aksi demonstrasi.
“Tanggal 22 Januari 2018 lalu, mulai ada demo. Padahal, kami sudah beri waktu transisi 90 hari. Tapi, pemerintah tetap akan taat asas,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
