Dua Ruas Tol Trans Sumatera Siap Beroperasi
Jakarta – Dua ruas tol Trans Sumatera yaitu ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,72 km) dan Palembang – Indralaya sepanjang (22 km) siap dioperasikan dalam waktu dekat. Kedua ruas tol tersebut saat ini sedang menjalani uji kelaikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Nantinya setelah terbit sertifikat laik operasi dan Surat Keterangan (SK) Menteri PUPR untuk penetapan tarif, barulah dua ruas tol tersebut akan dioperasionalkan secara komersial.
“Saat ini sedang menjalani pengujian, uji laik operasi,” ujar Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna saat berbincang dengan wartawan PUPR di ruang kerjanya, Jumat (29/9).
Herry mengatakan, dengan selesainya pembangunan kedua ruas tol ini, maka menambah jumlah panjang jalan tol di Indonesia dari target bertambah 1.800 km dalam periode 2015-2019. Panjang jalan tol di Indonesia hingga tahun 2014 sendiri 780 km.
Herry juga mengatakan, dengan adanya tol ini, maka hal itu akan meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa. Tol ini semakin memperkuat struktur kawasan perkotaan metropolitan Medan-Binjai- Deli Serdang-Karo sebagai metropolitan terbesar ketiga terbesar di Indonesia.
Ini juga sekaligus menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional di bagian barat seperti kawasan industri Medan, Bandara Kualanamu, Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkae, serta akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba karena akan terkoneksi dengan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat.
“Untuk ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi peresmiannya tinggal menunggu jadwal Presiden saja. Semua sudah siap seratus persen termasuk rambu, marka jalan, dan infrastruktur pendukung jalan tol juga telah dipasang sempurna,” jelasnya.
Sebagai informasi alan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi terbagi menjadi tujuh seksi. Seksi 1-6 sepanjang 52,85 km yang terbentang dari Tanjung Morawa hingga Sei Rampah. Sementara Seksi 7 Sei Rampah-Tebing Tinggi ditargetkan rampung pada April 2018 karena masih terkendala pengadaan lahan yang melewati kawasan permukiman.
Rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Pembangunan dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) yakni PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT). Pemerintah memberikan dukungan berupa konstruksi Seksi 1 Simpang Tanjung Morawa – Simpang Perbarakan (7,5 Km) dan Seksi 2 Simpang Perbarakan – Kualanamu (7,05 Km) dengan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.
Sementara itu tol Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer dan terdiri dari tiga seksi, yakni seksi I ruas Palembang – Pemulutan, seksi II Pemulutan – Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan seksi III KTM – Simpang Indralaya. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2015 oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,63 triliun.
Pembangunan Tol Palindra menggunakan teknik konstruksi khusus karena lahan pembangunannya didominasi oleh daerah rawa bergambut, yakni dengan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM) untuk mengurangi kadar air dan kadar udara dalam tanah.
Inovasi teknologi ini lebih cepat 4 bulan dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu sistem drainase vertikal yang dapat memakan waktu satu tahun.
Jalan Tol Palindra merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh yang berada di sisi timur Pulau Sumatera sepanjang 2.800 Km. Tol Trans Sumatera memiliki tiga sirip untuk menghubungkan pusat kegiatan di sisi Barat dan Timur Pulau Sumatera, yakni Palembang – Bengkulu (dimana salah satunya adalah ruas Tol Palindra), Pekanbaru – Padang dan Medan – Parapat – Sibolga. (Sigit/mk – ipotnews)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
