Dua Sikap Indonesia untuk Myanmar
Jakarta – Untuk membantu rakyat Myanmar dalam bidang peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga kerja, livehood dan pemulihan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meluncurkan program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini, menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, program ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan, dalam menjalankan komitmen untuk mendukung negara-negara sahabat yang membutuhkan bantuan.
“Kami memberi apresiasi adanya sinergi yang sangat kuat antara LSM kemanusiaan plus masyarakatnya untuk satu tujuan, yakni membantu situasi kemanusiaan dalam hal ini di Myanmar,” ujar Retno dalam sambutannya di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Bantuan yang diberikan, merupakan model bantuan internasional yang parsitipatif dan inklusif, serta sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. Dalam program ini, sebanyak 11 organisasi sosial kemasyarakatan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan tersebut.
Sejauh ini, Indonesia telah memberikan bantuan berupa empat sekolah senilai US$1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine State yang diresmikan pada 2014. Kemudian, 10 buah kontainer berisi makanan dan pakaian yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta 2 sekolah di Sittwe, Rakhine State, yang diresmikan pada Januari 2017.
Resolusi ke Forum Parlemen Dunia
Sebaliknya, DPR justru akan mempersoalkan sikap penguasa Rohingya terhadap rakyatnya yang beragama Islam, ke Forum Parlemen Dunia. Sikap DPR itu, terkait kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer dan kelompok ekstrimis di Rohingya, Myanmar, pada pelaksanaan World Parliamentary Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada 6-7 September 2017.
Manusia perahu, warga Rohingya yang mengungsi dari negaranya, Myanmar (foto : BBC)
Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sebagai salah satu negara ASEAN, Myanmar tidak bisa mengklaim kejahatan terhadap Rohingya sebagai masalah internal. “Indonesia akan membawa resolusi tentang Myanmar, bahwa kekerasan terhadap Rohingya tidak bisa lagi ditolerir. Masalah kemanusiaan ini menjadi keprihatinan kita semua,” kata Nurhayati, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Nurhayati menegaskan, kejahatan kemanusiaan harus menjadi tanggung jawab seluruh negara termasuk Indonesia. Untuk itu, ia akan mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan pembantaian tersebut.
“Jadi saya kira resolusi nanti akan memberikan solusi dan masalah kemanusiaan ini harus segera dihentikan,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Jika pemerintahan Myanmar tidak mengindahkan resolusi tersebut, Nurhayati meminta, agar ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menjatuhkan sanksi tegas berupa suspend (pemberhentian sementara). “Kalau nanti Myanmar ini tidak mengindahkan maka kita meminta AIPA ini memberikan suspend,” ucapnya
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
