Dukungan Mahasiswa UI untuk Melawan Pelemahan KPK
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/10/2017), digeruduk puluhan mahasisa Universitas Indonesia (UI). Kedatangan puluhan mahasiswa berjaket kuning itu, tak lain untuk mendukung KPK terkait gencarnya upaya pelemahan KPK oleh Pansus Hak Angket KPK.
Para mahasiswa berasal dari berbagai organisasi internal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip, Filsafat, Hukum, Psikologi dan lain sebagainya yang menggelar audiensi dengan Komisioner KPK. Ketua BEM UI, Mujab mengatakan, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini mengalami ujian yang berat. Hal ini bisa diilihat dari perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK yang menurut mereka tidak pernah diatur dalam Undang-undang (UU) NO.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Hal ini lanjut Mujab, menjadi bukti bahwa ada upaya pelemahan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap KPK. Bukan hanya itu, keputusan Hakim Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan terkait penetapan status tersangka Setya Novanto yang diwarnai berbagai kejanggalan, memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistemik untuk melumpuhkan KPK.
“Segala bentuk upaya pelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilawan dan kehadiran kami di sini untuk mempertegas hal tersebut,” kata Mujab.
Para mahasiswa tersebut, kemudian membacakan pernyataan menuntut DPR segera membubarkan Pansus Hak Angket KPK, mengecam sidang praperadilan Setya Novanto dengan segala kejanggalan nya, dan mendukung KPK untuk segera melanjutkan proses hukum terhadap Ketua DPR tersebut.
“Kami menolak segala bentuk upaya pelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, dukungan serupa juga datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang. Mereka, pada Rabu (27/9/2017) lalu, menggelar aksi mimbar bebas di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya terkait korupsi proyek e-KTP.
Koordinator Umum, Adrianus Oswin Goleng menyatakan, aksi kali ini sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak boleh ada upaya untuk melemahkan KPK. Pembentukan pansus yang dilakukan DPR merupakan cacat hukum dan bertentangan,” ujar Adrianus.
Adrianus menduga, adanya konflik kepentingan dalam diri anggota pansus KPK. Pansus angket KPK dibentuk dengan maksud sebagai upaya pelemahan terhadap KPK yang sedang menangani kasus mega korupsi proyek e-KTP. Karena itu, mereka menuntut presiden agar Presiden segera bersikap tegas dan tidak membuat masalah ini berlarut-larut. Dan mereka juga menolak partai-partai yang mendukung hak angket.
Bahkan jauh sebelum para mahasiwa yang tergabung dalamPMKRI itu berunjuk rasa mendukung KPK, ratusan dosen UGM pun, pada Juli 2017 lalu, melakukan aksi meneken pernyataan menolak hak angket KPK. “Pertama, bahwa saat ini sedang dilakukan konsolidasi dukungan dari dosen-dosen UGM untuk penolakan Pansus Angket KPK, dan sudah ada sekitar 400-an suara yang terdata untuk dukungan penolakan tersebut,” ujar Koordinator gerakan, Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM di Balairung UGM, pada 19 Juli lalu, di Yogyakarta.
Saat itu, Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono, MEng, DEng dalam kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa UGM mendukung segala kegiatan yang sesuai dengan visi misi universitas. Sedangkan mantan Rektor UGM Prof Dwikorita Karnawati, MSc, PhD menyampaikan meski para dosen berasal dari beragam disiplin ilmu yang berbeda tapi memiliki naruni yang sama dalam menyikapi kondisi saat ini. “Saya di Geologi, bukan pakar soal KPK. Tapi apapun bidangnya, punya nurani. Nurani yang sama. Sehingga kami bertekad untuk peduli terhadap upaya untuk memegang teguh integritas, antara lain untuk gerakan anti korupsi,” urai Dwikorita saat itu.
Tampaknya, dukungan masyarakat terhadap KPK. yang kini sedang menghadapi upaya pelemahan dari anggota DPR tersebut, akan terus mengalir dan tak akan berhenti.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
