Ekonomi Membaik: Kemiskinan, Pengangguran, Inflasi dan Gini Rasio Turun
Jakarta – Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sudah lebih baik dengan indikator ekonomi yang serba positifdalam tiga tahun usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen, diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka ketimpangan sosial.
Artinya bila kemajuan itu disebut 3 tahun terakhir, maka itu diera 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK. ” Indikator ekonomi yang serba positif ini jarang terjadi. Sebelumnya, jika ekonomi tumbuh tinggi maka tingkat ketimpangan meningkat. Sekarang sejalan, yang satu tumbuh tapi yang lain juga positif,” ujar Darmin dalam paparannya di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Selasa (17/10).
Tingkat pertumbuhan ekonomi telah berhasil naik ke level 5,02 persen tahun lalu, setelah sebelumnya mengalami tren penurunan hingga hanya tumbuh 4,88 persen pada 2015. Darmin pun meyakini jika tahun ini ekonomi bisa tumbuh 5,2-5,4 persen, meskipun pada semester I lalu hanya tumbuh 5,01 persen.
“Ini bisa dilihat dari neraca perdagangan Indonesia pada September 2017 yang mengalami surplus sebesar USD 1,76 miliar. Sedangkan secara kumulatif sepanjang Januari-September 2017 mencetak surplus USD 10,87 miliar atau meningkat 69,5 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya.
Pendapatan masyarakat atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga secara konsisten meningkat. Pada 2014 besarannya Rp 41,9 juta, lalu naik menjadi Rp 47,9 juta pada 2016. Seiring kondisi tersebut, tingkat kemiskinan tercatat turun dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 10,64 persen pada Maret 2017.
Indikator ekonomi lainnya yaitu inflasi juga tercatat terkendali di level yang rendah. Pada 1998, inflasi melampaui 10 persen, tapi berhasil turun perlahan hingga pemerintah bisa menargetkan inflasi sekitar 3-5 persen mulai lima tahun lalu. “Walaupun administered price cukup tinggi, tapi volatile food (inflasi pangan bergejolak) dan core inflation (inflasi inti) rendah,” kata Darmin.
Tingkat pengangguran juga tercatat terus menurun dari 5,81 persen di Februari 2015 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017. Begitu juga dengan tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini yang terus menurun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
Indikator-indikator ekonomi yang positif terjadi berkat kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi energi ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Adapun pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Hingga Juli 2017, sudah ada lima proyek infrastruktur yang selesai dibangun. Sedangkan yang sudah memasuki tahap konstruksi sebanyak 130 proyek. Lalu, yang sudah masuk proses pengadaan sebanyak 12 proyek dan tahap persiapan sebanyak 100 proyek.
Infrastruktur non fisik seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga dibangun. “Artinya, dia pararel dengan penyebaran infrastruktur fisik dan dia juga akan mendorong perbaikan penyebaran kegiatan ekonomi,” pungkasnya.
K.R
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
