Elektabilitas Bukan Menjadi Ukuran di Pilkada Jawa Barat
Bandung – Hasil survei Pilkada Jawa Barat 2018 yang dilakukan lembaga survei pada Oktober 2017 lalu, masih memposisikan tiga nama jawara Jawa Barat di posisi teratas, yakni Ridwan Kamil dengan tingkat elektabilitas 34,6%, Dedi Mulyadi 15,3%, dan Deddy Mizwar 11,9%.
Meski demikian, tingkat elektabilitas tertinggi masih dipandang riskan, karena jumlah pemilih yang belum mantap dengan pemilih dan menyatakan masih mungkin berubah pilihan terhadap sebagian besar dengan jumlah 47%.
“Ini menandakan ciri dukungan yang volatile, nilai elektabilitasnya mudah tergeser jika figur-figur serius melakukan kampanye,” ungkap Direktur Eksekutif Indocon Fajar Nursahid, Minggu (12/11).
Nah, berdasarkan survei yang dilakukan Indocon tersebut, bahwa perolehan suara setiap calon masih bisa berubah-ubah. Hal ini dikarena belum adanya strong voters (pemilih mantap), baik untuk Ridwan Kamil sendiri maupun Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar, sehingga disebut belum memiliki pemilih setia.
“Harusnya memiliki jumlah strong voters di angka 40% ke atas untuk posisi aman,” kata Fajar.
Menurut Fajar, Kang Emil sapaan akrab untuk Ridwan Kamil itu masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan jumlah pemilih setianya. Pasalnya, meski berada di peringkat teratas sebagai calon gubernur dengan nilai elektabilitas tertinggi, namun Ridwan Kamil hanya memiliki 15% strong voters-nya. Karena perolehan strong voters Kang Emil masih jauh untuk memuluskna kemenagan pada Pilkada Jawa Barat 2018.
“Hasil Pilgub Jawa Barat 2008 dan 2013, kandidat yang elektabilitasnya tertinggi ternyata kalah,” tutur Fajar.
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Firman Manan menambahkan, selain elektabilitas, sosok seroang pasangan juga menjadi salah satu faktor penting untuk setiap kandidat. Artinya, setiap calon gubernur memerlukan sosok wakil gubernur yang mampu melengkapi kekurangannya jika ingin meraih kemenangan. Dia mencontohkan calon gubernur yang identik dengan identitas nasional sebisa mungkin harus menggandeng calon wakil gubernur yang kental dengan latar belakang agama.
“Harus memilih calon wakil gubernur yang tepat. Jika citranya nasionalis harus memperkuat basis religi,” kata Firman.
Menurut Firman, pemilih di Jawa Barat didominasi oleh pemillih tradisional yang mengedepankan aspek agama dalam memilih pemimpinnya. Hal ini bisa dilihat dari Pilgub-Pilgub sebelumnya.
“Aher yang kental dengan religiusitasnya bisa menang dua kali. Juga bisa dilihat dari fenomena aksi 212 massanya paling banyak dari Jawa Barat,” ucapnya.
Survei yang dilakukan Indocon mewakiili pendapat masyarakat Jawa Barat berusia 17 tahun atau sudah menikah (eligble voters). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 971 responden dari 1.000 responden yang direncanakan. Sampel ditentukan secara proporsional terhadap populasi penduduk yang tersebar di 27 kabupaten kota di seluruh wilayah Provinsi jawa Barat.
Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error diperkirakan sekitar 3,1 % pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengumpulan data berlangsung pada tanggal 10 – 22 Oktober 2017.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
