First Travel pun Berutang di Mekah dan Madinah
Jakarta – First Travel milik Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Devitasari Hasibuan, ternyata tak cuma bermasalah dengan jemaah. Rupanya mereka juga dilaporkan menunggak utang biaya penginapan di Tanah Suci senilai puluhan miliar rupiah. Hal ini makin menambah pertanyaan, kemana 550 milyar uang jamaah First Travel?
Hal ini pun diklarifikasi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Heri Rudolf Nahak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/8). “Iya benar. Ada hotel di Mekah dan Madinah yang melapor. Ada beberapa hotel menyampaikan ada utang penginapan di sana yang belum dibayar,” ujarnya.
Bahkan berdasarkan informasi dari pihak pelapor, lanjut Heri, utang biaya penginapan yang belum dibayarkan tersebut sudah dari tahun 2015. Nilainya pun sangat fantastis. “Kurang lebih Rp24 miliar sejak 2015 hingga 2017,” imbuhnya.
Belum cukup sampai di situ, baik Andika maupun Anniesa, juga terlibat utang kepada pihak-pihak lain. “Persisnya saya nggak tahu (nilai utangnya), tapi di atas 80-an miliar. Tapi yang jelas ada utang lagi, utang sama orang,” lanjutnya.
Seperti diketahui Andika dan Anniesa ditangkap polisi di Jakarta pada Rabu, 8 Agustus 2017 lalu. Sang suami menjabat Direktur Utama, sedangkan Anniesa menjadi Direktur Perusahaan. Polisi pun sudah menggeledah kantor First Travel di Jakarta dan Depok, serta rumah tersangka di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah dokumen dan barang bukti disita.
Polisi menyebut PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel gagal mengelola keuangan perusahaan itu dalam menyelenggarakan bisnis perjalanan ibadah umrah. Diberitakan sebelumnya, keduanya sudah tak punya uang. Padahal uang jemaah yang masuk mencapai Rp550 miliar.
Untuk menutupi utangnya pasangan suami istri ini pun menjaminkan rumah mewahnya yang di kawasan Sentul. Kini, keduanya tinggal di rumah kontrakan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi pun hingga sekarang masih menelusuri aset-aset lain dari kedua tersangka itu.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
