Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’
Solo – Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, berbagai program diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program itu tidak hanya ditujukan kepada kalangan pegawai negeri atau swasta, atau kalangan pelajar, namun juga ditujukan kepada kaum hawa. Salah satunya melalui gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK). Gerakan yang diinisiasi KPK tersebut melibatkan kaum perempuan dalam pemberantasan korupsi.
Melalui gerakan SPAK, Wakil Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya berharap melalui program tersebut para polisi wanita dan ibu-ibu PKK yang terlibat pada pelatihan tersebut dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan gerakan SPAK dengan baik.
“Hasil kajian yang dilakukan oleh KPK menyatakan bahwa 80-85 persen pendidikan yang diperoleh anak berasal dari ibu. Oleh karena itu, gerakan ini penting dilakukan,” terang Basaria di sela pelatihan fasilitator gerakan SPAK di Surakarta Royal Heritage di Solo, Selasa (22/8/2017).
Jumlah penduduk Indonesia per tahun 2015, yang mencapai 256 juta jiwa, 127 juta di antaranya adalah perempuan. Menurut Basaria, jika program tersebut berhasil dilaksanakan, maka sekitar 98 persen tindak pidana korupsi di Indonesia akan hilang.
“Oleh karena itu, kami menganggap program ini jadi perhatian khusus melebihi program lain. Ada program lain misalnya pencegahan untuk pengusaha tetapi kontribusinya terhadap kesuksesan untuk memberantas korupsi tidak sampai 50 persen. Pada prinsipnya, ketika perempuan bergerak bersama dengan pola pikir yang sama akan jadi gerakan yang luar biasa,” jelas Basaria.
Berdasarkan kajian dari Universitas Gajah Mada (UGM), menurut Basaria, jika sejak 12 tahun lalu tidak ada korupsi di Indonesia maka dana yang ada dapat digunakan untuk membiayai pendidikan seluruh pelajar mulai dari jenjang terendah hingga perguruan tinggi. “Selain pendidikan gratis, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai sektor kesehatan. Jadi tidak perlu ada BPJS Kesehatan. Ini penting diingatkan agar kesadaran muncul pada setiap orang, dengan begitu mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga orang lain,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap, agar gerakan antikorupsi tidak hanya menjadi jargon tetapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.”Kenapa kerja susah sekian tahun tetapi pas pulang dijemput KPK. Ini satu hal yang kami dengungkan kepada masyarakat. Jangan sampai korupsi jadi bumerang bagi keluarga,” katanya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
