Getol Bangun Infrastruktur Agar Indonesia Berdaya Saing
Jakarta – Selama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini memasuki 3 tahun masa pemerintahannya, mengakui memang getol membangun infrastruktur. Seperti apa alasannya?
Kepala Negara menyebut biaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia harganya lebih mahal dibandingkan negara lain.
“Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari [peringkat] 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar Presiden Jokowi saat Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro seperti dikutip dalam siaran pers, Selasa (17/10/2017).
Pada 1977, menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) sepanjang 60 kilometer dan selesai dibangun pada 1981. Saat itu, jalan tol tersebut menjadi perhatian banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan China.
Namun hingga 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air hanya mencapai 780 kilometer. Adapun, China dalam setahun bisa membangun lebih dari 4.000 kilometer dan kini sudah memiliki 220.000 kilometer.
Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang fokus pada infrastruktur, alasan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Bahkan, anggaran untuk infrastruktur pun sudah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp177 triliun pada 2014 menjadi Rp401 triliun pada 2017.
Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah, salah satunya adalah pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan.
Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan irigasi (foto : presidenri.go.id)
Rencananya, tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua. Demikian pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 17 ribu pulau yang tidak semua pulaunya dapat disinggahi kapal.
Pembangunan pembangkit listrik, juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menganggap target pemerintah untuk membangun 35.000 MW terlalu ambisius, tetapi pemerintah tetap berupaya mewujudkannya.
“Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu, kalau tidak daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” ujarnya.
Membuka Akses Ekonomi
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi mengakui, telah membuat beberapa proyek infrastruktur untuk membuka akses ekonomi menjadi lebih luas. “Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru sepanjang 199,6 kilometer spoor diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas,” kata Jokowi saat penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 beserta nota keuangannya dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR, menyambut HUT RI Ke-72, 16 Agustus 2017 lalu.
Dalam pidatonya yang berisi 25 halaman tersebut, Jokowi menyampaikan capaian yang telah dilakukannya setelah memimpin Indonesia selama 3 tahun, di antaranya target di bidang infrastruktur. Selain itu, lanjut Jokowi pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210,5 ribu unit.
Selain itu, sejak tahun 2015, Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017.
“Pemerintah juga secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial, dengan melakukan pengalihan bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan NonTunai kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat pada 44 Kota,” katanya.
Pembangunan koridor ekonomi Jokowi (Istimewa)
Tak sampai disitu, untuk mempercepat pembangunan di Daerah, melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa target pembangunan telah berhasil di tingkatkan.
“Dengan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386,7 ribu sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016,” katanya.
Selain itu, Pemerintah juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8%, jalan kabupaten/kota menjadi 61,2% dan irigasi pertanian seluas 895 ribu hektar.
“Komitmen Pemerintah untuk membangun daerah dari unit pemerintahan terkecil ditunjukkan dengan capaian-capaian alokasi Dana Desa. Sejak dialokasikan pada tahun 2015, Dana Desa telah menghasilkan lebih dari 89,8 ribu kilometer jalan desa, 746,4 ribu meter jembatan, akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga 1,7 ribu unit tambatan perahu, 14,9 ribu unit PAUD, 4,1 ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit sumur, 3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit drainase dan irigasi, 9,9 ribu unit Posyandu, dan 941 unit embung,” paparnya.
Sementara itu, terkait Pembiayaan Anggaran, dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif dikarenakan Pemerintah berkeinginan mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pemerintah tetap melaksanakannya dengan hati-hati serta menjaga kesinambungan fiskal ke depan.
Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
