Gusur Bangunan Liar, Anies Tak Lebih Baik dari Ahok
Jakarta – Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Meidino Albajili mengecam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata tak lebih baik dari pendahulunya Basuki T Purnama alias Ahok dalam hal penertiban bangunan liar. Itu terbukti dari penggusuran terhadap bangunan liar di bantaran Kanal Banjir Barat, Senin (13/11/2017).
Menurut Charlie, tak adanya solusi yang ditawarkan Pemprov DKI kepada korban penggusuran KBB. Padahal, sebagian besar korban hanya berprofesi sebagai pemulung. “Pihak Pemprov telah menyatakan tidak memikirkan solusi bagi warga pasca penggusuran karena warga menghuni bangunan liar dan ‘dicap’ sebagai tempat prostitusi,” tegas Charlie, Rabu (15/11).
Charlie mengungkapkan, dari keterangan beberapa warga yang tergusur, mereka tidak mampu mengakses rumah yang layak dengan pekerjaan rata-rata sebagai pemulung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka pascapenggusuran ini selain kembali mendirikan tenda darurat. “Perlu diperhatikan bahwa terlantarnya warga terdampak tersebut tentu tetap menjadi persoalan Pemprov DKI Jakarta sepanjang mereka masih tidak sanggup mengakses rumah yang layak. Sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak peduli nasib warga pasca penggusuran merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajibannya menjamin kesejahteraan warganya,” kata Charlie.
Selain itu Charlie berpendapat, sebagai negara yang sudah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui UU No 11 tahun 2005, pemerintah memilki tanggung jawab untuk menjamin warga negaranya tidak kehilangan tempat tinggal dan tidak berkurang kualitas hidupnya dan keluarganya.
“Komentar Umum Kovenan Ekosob Nomor 7 tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan Tempat Tinggal yang Layak telah menjelaskan bahwa penggusuran tidak boleh menyebabkan warga terdampak jadi tunawisma,” ujar Charlie menjelaskan.
Hal lain yang menjadi perhatian menurut Charlie, pelibatan personil Polri dan TNI dalam kasus ini juga perlu dikritisi, karena tidak sesuai dengan tugas pokok masing-masing institusi yang tertera di undang-undang. “Secara hukum, TNI sebagai pelindung kedaulatan negara tidak seharusnya ikut serta dalam tindakan penggusuran. Begitupun dengan Polri yang seharusnya melindungi hak-hak warga yang terlanggar karena menjadi korban penggusuran,” cetusnya.
Charlie menilai bahwa pelibatan TNI dan Polri dalam penggusuran juga marak dilakukan pada zaman Ahok. Sepanjang tahun 2015 dan 2016, LBH Jakarta mencatat Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penggusuran paksa terhadap 13.871 keluarga dan 11.662 unit usaha kecil menengah dengan pola serupa dengan kasus ini.
Ironisnya, saat masa kampanye Pilkada DKI, Anies serta tim sukses dan pendukungnya kerap mengkritik penggusuran ala Ahok. “Tentu sangat disayangkan kasus ini justru mengulang pola-pola penggusuran yang masif dua tahun ke belakang, apalagi mengingat janji politik pasangan Anies-Sandi yang mengusung jargon anti penggusuran,” kata Charlie.
Charlie mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak mengesampingkan pemenuhan hak-hak dasar warganya dalam melakukan penataan kota dengan cara membuka ruang partisipasi warga, terutama dalam penyediaan solusi alternatif. “Standar-standar yang diatur dalam Komentar Umum PBB No. 7 tahun 1997 seharusnya dijadikan rujukan pemerintah dalam melakukan penataan,” ujar Charlie.
Selanjutnya Charlie menyarankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan solusi alternatif bagi warga terdampak, kewajiban menyampaikan informasi secara jelas kepada warga terdampak, pengerahan aparat secara proporsional dan tidak ada tindakan kekerasan.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
