Harga Batu Bara dan Efisiensi PLN
Tahun lalu, PLN mengajukan usulan agar digunakan formula biaya produksi (cost of production) plus margin keuntungan untuk produsen batu bara, yakni sebesar 15-25%. Konsep ini ditolak Kementerian ESDM lantaran dianggap usang. Biaya produksi bisa dibuat tinggi dengan formula ini, sehingga efisiensi tidak akan terjadi.
Tahun ini, ketika laju harga pasaran batu bara terus meroket, PLN mengajukan skema batasan harga. Harga bawah US$60 per metrik ton. Sedangkan batas atasnya mencapai US$70 per metrik ton. Seperti halnya tahun lalu, tahun ini pemerintah belum juga meluluskan permintaan PLN. Pemerintah ingin memperhatikan pula kepentingan pengusaha batu bara.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) telah mengajukan usulan harga DMO adalah US$85 per metrik ton. Pemerintah masih menggodok semua usulan tersebut, baik dari PLN maupun pengusaha. Penentuan harga batu bara acuan untuk DMO ini penting guna mengakodomasi kepentingan PLN. Bagaimanapun, jika PLN kerepotan dalam penyediaan listrik, pemerintah juga yang akan menanggung kesulitannya.
Di luar diskusi penentuan harga tersebut, yang menarik adalah pemintaan agara PLN lebih mengedepankan efisiensi. Direktur Utama PLN Sofyan Basyir pernah mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan untuk melakukan efisiensi.
Efisiensi yang dilakukan PLN antara lain menekan angka ketergantungan bahan baku PLN yang semula sebesar 11 persen menjadi 5,8 persen. Efisiensi ini membuat setidaknya PLN menghemat Rp42 triliun. PLN juga membuat jaringan sambungan dari pembangkit besar yang ada di pusat kota ke seluruh daerah terpencil, guna mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit diesel.
Zonasi batubara pun dilakukan PLN, guna menghemat ongkos distribusi. Pembangkit listrik di Sumatera tak boleh ambil batu bara dari Kalimantan.
Diversifikasi sumber energi juga dilakukan misalnya dengan menggunakan panel surya dan tenaga angin. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasistas 70 MW telah beroperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Semua langkah bagus PLN untuk efisiensi tersebut, rupanya masih perlu terus ditingkatkan. Setidaknya jika dilihat dari indikator subsidi listrik yang masih besar diberikan pemerintah terhadap perusahaan setrum negara ini. Subsidi listrik pada 2016 masih mencapai sebesar Rp38,39 triliun untuk 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin.
Indikator lain juga bisa dilihat dari perbandingan antara BPP listrik per kWh, yang masih lebih besar daripada tarif ditetapkan pemerintah bersama DPR. Pada 2011 BPP mencapai Rp1.251/kWh, padahal tarif listrik ditetapkan sebesar Rp. 738/kWh, yang menjadikan subsdi pemerintah sebesar Rp513/kWh. Pada 2016, BPP naik menjadi Rp. 1.229/kWh, dengan tarif yang telah disepakati Rp1.150/kWh, yang berarti subsidi pemerintah adalah Rp79/kWh. Catatannya, penurunan ini terjadi lebih karena pencabutan subsidi listrik secara bertahap.
Dari sisi layanan, keluhan konsumen terhadap PLN pun menempati peringkat lima besar versi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2017.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
