Hari Maritim Nasional, Pemerintah Kembali Dengungkan Kemandirian Maritim
Jakarta – Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964, Indonesia hari ini, 23 September 2017, tengah merayakan Hari Maritim Nasional. Adapun Hari Maritim Nasional ini dirayakan dengan serangkaian Kampanye Keselamatan Pelayaran.
Dalam rangka memeriahkannya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengadakan kegiatan sosial dan gerakan bersih pantai di seluruh UPT Ditjen Hubla sebagai perwujudan cinta maritim. Kegiatan ini sudah dilakukan, sekaligus menyambut perayaan Hari Maritim Sedunia (World Maritime Day) yang bakal dirayakan pada 28 September 2017 mendatang dengan tema Connecting Ships, Ports and People.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani, mengatakan bahwa perayaan Hari Maritim Nasional merupakan momentum bagi jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim. Hal ini menurutnya juga upaya mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita memang telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden juga memiliki visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.
Maka saat ini Pemerintah pun fokus memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut, dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Tak lupa juga pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat yang nantinya membuat kemandirian maritim bisa terwujud.
“Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut ikut merayakan Hari Maritim Nasional dengan mewujudkan konektivitas antar pulau melalui Tol Laut sebagai bagian dari Kemandirian Maritim Indonesia yang tentunya merupakan poin penting dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Bay.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat ada beberapa program yang sudah berjalan untuk menunjukkan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim.
Pertama tentu saja pelaksanaan Tol Laut yang telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga, serta meningkatkan pemerataan ekonomi. Meminjam pernyataan Presiden Jokowi, tol laut telah menjadi tonggak baru untuk menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
Bay juga merinci bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017. Saat ini sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.
“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran “Rumah Kita” sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut,” imbuhnya.
Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukkan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
“Dengan adanya pemanduan oleh Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Bay kembali.
Sementara dari sisi kepelabuhanan, terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah, maka dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut, khususnya di bidang kepelabuhanan yang salah satunya melalui skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara Pemerintah dengan Operator.
“Saat ini baru ada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete yang sudah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan BMN. Ke depan, masih ada 18 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN dengan operator baik BUMN, BUMD maupun swasta,” ujar Bay.
Dengan kerjasama pemanfaatan BMN tersebut, menurut Bay akan menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain, sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.
Selamat Hari Maritim Nasional
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
