Hibah Barang Milik Negara Sebesar Rp1,32 Triliun Diserahkan Kepada Daerah
Daerah Dapat Jakarta – Hibah aset barang milik negara bidang infrastruktur permukiman senilai Rp1,32 triliyun, kembali diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada pemerintah daerah serta yayasan.
Terkait penyerahan asset tersebut, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, bahwa penyerahan aset barang milik negara (BMN) bidang infrastruktur permukiman ini merupakan ketiga kalinya dilakukan sepanjang tahun ini.
“Yang pertama pada April kami serahkan BMN senilai Rp774 miliar, lalu pada Juni kemarin kami serahkan senilai Rp421 miliar, dan sekarang yang paling banyak capai Rp1,32 triliun kepada sejumlah pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (16/11/2017).
Penyerahaan aset BMN kali ini, memiliki nilai mencapai Rp1,32 triliun yang mencakup bidang air minum sebanyak 348 aset senilai Rp625,40 miliar, bidang penyehatan lingkungan permukiman sebanyak 114 aset senilai Rp292,30 miliar, bidang pengembangan kawasan permukiman sebanyak 63 aset senilai Rp107,60 miliar, bidang penataan bangunan sebanyak 88 aset senilai Rp278,20 miliar, dan bidang tanggap darurat permukiman sebanyak 99 aset senilai Rp17,50 miliar.
Hibah aset ini diberikan kepada 176 penerima hibah, yang terdiri atas 8 pemerintah provinsi, 32 pemerintah kota, 135 pemerintah kabupaten, dan 1 Yayasan Mangkunegara Surakarta.
Perolehan aset tersebut, bersumber dari dana APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Ditjen Cipta Karya yang selesai dibangun pada 2005 hingga 2016. “Kami tengah menelusuri terus aset-aset. Idealnya setelah bangun selesai, kami proses untuk serahkan. Kami berharap pada pemerintah daerah atau penerima hibah dapat menggunakan secara baik aset BMN yang diserahkan sehingga aset tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya dan dikelola dengan baik,” katanya.
Serah terima aset BMN ini, menurut Sri, bertujuan sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang lebih baik.
Hal ini, sekaligus sebagai upaya Ditjen Cipta Karya untuk memperbaiki kualitas catatan dan laporan keuangan BMN di lingkungan Kementerian PUPR. “Penyerahan aset BMN bukan berarti putusnya kegiatan bersama antara Cipta Karya dengan pemerintah daerah, melainkan juga dilakukan peningkatan nilai manfaat dari aset yang diserahkan,” ucapnya.
Aset tersebut, merupakan aset pemerintah yang harus dimanfaatkan secara baik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.
Sri berharap, para penerima hibah aset sebagai barang milik daerah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota, memelihara, mengoperasikan, melakukan perawatan melalui APBD, serta dapat memanfaatkan dan mempergunakan barang tersebut sesuai dengan peruntukannya.
“Pemilik aset ini mempunyai tanggung jawab dalam perawatan dan bahkan pengembangan lebih lanjut. Misalnya, saat ini kami bangunkan SPAM [sistem penyediaan air minum] dan transmisi serta jaringan distribusi, nanti bisa dikembangkan oleh mereka melalui penambahan sambungan rumah,” tutur Sri.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
