Hingga Juni 2018, Sembilan Bandara Akan Diresmikan
Jakarta – Sebanyak sembilan Bandara dinyatakan siap diresmikan tahun ini. Bandara tersebut adalah Maratua di Kalimantan Timur, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Letung di Anambas Kepulauan Riau, Bandara Tebelian di Sintang Kalimantan Barat, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Namniwel di Buru Maluku, Bandara Werur di Papua Barat, Bandara Koroway Batu di Papua, dan Bandara APT Pranoto di Samarinda, Kalimantan Timur.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan bisa meresmikan kesembilan bandara tersebut.
“Kami menargetkan bandara-bandara tersebut bisa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Februari hingga Juni tahun 2018 ini. Dengan demikian bandara bisa beroperasi dengan optimal sesuai peruntukannya dan mampu meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya,” kata Agus, dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Kamis (1/2) kemarin.
Adapun pengerjaan sembilan bandara itu diinisiasi oleh Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub sejak 2014 lalu. Bandara-bandara itu tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia dan sebagian besar terletak di daerah yang masih belum berkembang.
“Bandara-bandara tersebut kami bangun dengan pertimbangan dapat memberikan dampak secara ekonomi, budaya dan pariwisata. Di antaranya untuk membuka akses transportasi yang lebih cepat, membuka akses keterisoliran daerah, membuka gerbang ekonomi terutama memperlancar arus investasi yang masuk serta pengembangan pariwisata dan sebagainya,” terang Agus.
Agus menambahkan semua pembangunan bandara tersebut menggunakan anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari APBN. Sementara, untuk pengelolanya adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara.
Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya bandara-bandara tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak lain yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), baik dari BUMN maupun swasta jika berkemampuan sesuai UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
“Dengan dikerjasamakan pihak lain, bandara akan bisa lebih berkembang dan biaya pemeliharaan yang sebelumnya dari pemerintah bisa dialihkan untuk pembiayaan pembangunan bandara di tempat lain,” kata Agus.
Ia menjelaskan semua bandara baru tersebut memunyai panjang landasan lebih dari 1.200 meter, sehingga bisa didarati pesawat sejenis ATR 42 (turboprop). Menurut Agus, pembangunan bandara tersebut sebagai wujud nyata dukungan Ditjen Perhubungan Udara terhadap program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terutama Cita ke 3 dan ke 7. Dalam Cita ke-3 dituangkan program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sedangkan Cita ke-7 tertuang program mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” lanjutnya.
Ia pun menjelaskan bahwa bandara tersebut sudah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Di antaranya dengan adanya sarana dan prasarana penunjang seperti peralatan navigasi penerbangan, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan–Pemadam Kebakaran (PKP-PK), gedung perkantoran, gedung terminal dan sebagainya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
