Iklan Pembangunan Pemerintah di Bioskop Bukan Kampanye
Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Johnny G. Plate, berpendapat iklan di bioskop tentang pencapaian pemerintah dalam pembangunan negara bukan bentuk kampanye.
Lebih dari itu, iklan tentang pembangunan bendungan tersebut menjadi salah satu bentuk sosialisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tugas negara.
Menurut Johnny, iklan yang ditayangkan untuk menyampaikan kemajuan proyek yang tengah dikerjakan. Publik, imbuhnya, memang harus tahu proyek- proyek apa dan mana saja yang tengah dikerjakan menggunakan kas negara.
“Ini kan bagian capaian nasional yang dilaksanakan kabinet kerja saat ini. Ini harus disampaikan. Ini adalah hasil uang rakyat yang digunakan,” kata Johnny, di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (13/9).
Baca Juga:
- NasDem: Fadli Zon Mau Enaknya Sendiri! Minta Iklan Jokowi Dicopot
- YouTube Pastikan Iklan yang Tampil Akan Semakin Sulit Dilewati
- Solusi dari Facebook, Menawarkan Iklan Berbasis Pesan
Ia menambahkan untuk menyatakan suatu hal, termasuk iklan di bioskop, masuk kategori kampanye atau tidak, ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Apabila ada pihak yang menilai sepihak bahkan menuduh pemerintah justru bisa dikategorikan hoax alias fitnah.
Johnny tak menampik bahwa semua pihak, termasuk pihak oposisi, memang dapat mengkritik iklan tersebut. Masyarakat pun berhak melaporkan iklan kepada Bawaslu apabila memang terbukti melanggar undang-undang.
Namun Johnny menyayangkan bila ada kelompok atau oknum yang justru menuding dan menyebarluaskan hoax tak berdasar yang malah menyesatkan informasi.
“Jangan kita anggota DPR mengandaikan dirinya seperti Bawaslu, lalu mengadili itu dengan mengeluarkan statement yang out of context. Sangat tidak layak menilai itu,” ujarnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid, mempertanyakan penayangan iklan penyampaian kinerja tersebut. Menurutnya iklan pembangunan menguntungkan Jokowi.
“Ya humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi kinerja dari pemerintah. Tapi kan pemerintah konteks ini bukan hanya Jokowi saja. Bahkan kinerja Kominfo pun perlu disampaikan,” kata Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Sebagaimana diketahui, layar sejumlah bioskop semalam menampilkan iklan hasil pembangunan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Namun, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui video klarifikasi yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (12/9) membantah kalau itu bentuk kampanye.
“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
