Soal Iklan Pemerintah di Bioskop, Jokowi: Rakyat Perlu Tahu Apa yang Dikerjakan Pemerintah
Jakarta – Iklan pemerintah di bioskop menuai kontroversi. Sebenarnya, kontroversi ini bermula lantaran kubu oposisi menganggap iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kampanye terselubung. Presiden Joko Widodo pun menanggapi santai. Ia bilang, rakyat perlu tahu apa yang dikerjakan pemerintah.
Iklan berdurasi empat setengah menit tersebut menampilkan pembangunan waduk. Iklan tersebut juga memuat testimoni petani tentang manfaat dan pentingnya pembangunan waduk. Di akhir iklan, terdapat pernyataan Presiden Jokowi.
Terkait kritikan yang diungkapkan kubu oposisi, Presiden menegaskan bahwa iklan pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat.
“Ya, masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mana yang sudah (dikerjakan pemerintah), mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya,” ujar Presiden Jokowi selepas membuka Kongres XXXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Auditorium The Forest Resort, Pamoyanan, Bogor, Jumat (14/9).
Presiden pun menambahkan bahwa iklan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemkominfo sebagai humas pemerintah wajib menyampaikan kepada publik tentang kinerja pemerintah.
“Itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka (masyarakat) ikuti,” imbuhnya lagi.
Tidak ada muatan iklan kampanye Jokowi di iklan tersebut. Presiden juga membantah bila iklan program kerja pemerintah merupakan bagian dari kampanyenya di Pilpres 2019.
Pemerintah sendiri juga pernah membuat iklan serupa dari beberapa tahun lalu. “Itu kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan baik lewat Youtube, TV,” imbuh Presiden.
Baca Juga:
- Sekjen PDI Perjuangan Angkat Bicara Soal Tudingan Terkait Politisasi Bioskop
- TKN: Posisi Kepala Daerah Pendukung Jokowi-Ma’ruf Diumumkan 20 September
- Iklan Pembangunan Pemerintah di Bioskop Bukan Kampanye
Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Kampanye
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa iklan pemerintah di bioskop bukan merupakan kampanye. Pernyataan Ratna tersebut bukan tanpa argumentasi.
Argumen pertama, saat ini belum ada penetapan resmi pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan pasangan calon baru akan dilakukan pada 20 September 2018.
Kedua, iklan pemerintah tersebut secara konten merupakan iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan program kerja pemerintah. Iklan tersebut tidak memuat unsur kampanye, seperti visi, misi, dan program kerja, atau nomor urut dan gambar partai.
Komisioner Bawaslu juga meminta agar semua pihak tidak buru-buru mengartikan iklan pemerintah sebagai bentuk kampanye.
Dwi
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
