Indonesia Desak Masyarakat Internasional Atasi Akar Masalah Arus Pengungsi
Jenewa – Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menggelar Thematic Discussion ke-5 proses penyusunan Global Compact on Refugee di Jenewa, Swiss (15/11). Wakil Tetap Republik Indonesia pada PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menekankan bahwa masyarakat internasional harus ambil bagian mengatasi masalah arus pengungsi. Menurut Hasan, masalah arus pengungsi kebanyakan berasal dari negara asal, baik itu masalah keamanan, ekonomi, HAM, atau kebebasan fundamental.
Hasan menambahkan, “Meskipun masyarakat internasional perlu terus mengatasi arus pengungsi melalui pemulangan secara sukarela ke negara asal, pemukiman kembali di negara ketiga, maupun reintegrasi di negara transit, namun di lain pihak masyarakat internasional juga perlu tetap mengupayakan terciptanya jalur migrasi internasional yang aman, teratur dan berdasarkan aturan hukum.”
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Hasan Kleib menguraikan di hadapan para delegasi negara-negara anggota PBB mengenai tujuan dan berbagai capaian Bali Process yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia, sebagai institusi regional di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta kejahatan lintas-negara terkait lainnya.
Meskipun mandat dari Bali Process berfokus pada penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, namun Bali Process juga berperan dalam pembangunan kapasitas, keahlian, serta kerja sama dan jejaring di kawasan. Hal ini telah membantu kesiapan kawasan dalam penanganan migrasi ireguler, khususnya pengungsi dan pencari suaka, serta mendorong terbentuknya jalur migrasi yang aman dan teratur di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Hasan menegaskan bahwa praktik dan pengaturan kerja sama regional dalam kerangka Bali Process dapat menjadi model bagi kerangka penanganan pengungsi secara komprehensif dan program aksi pada Global Compact for Refugees.
Hasan yang menjabat sebagai ketua Bali Process periode 2012–April 2017 tersebut secara khusus diundang oleh UNHCR untuk menjadi panelis dan memaparkan peran dan kontribusi Bali Process dalam penanganan masalah pengungsi secara komprehensif. UNHCR juga melihat peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan untuk atasi persoalan migrasi internasional yang aman. Diskusi panel menghadirkan panelis yang terdiri dari sejumlah perwakilan organisasi regional yaitu ECOWAS, African Union, Organization of American States, Liga Arab, dan Bali Process.
Kegiatan diskusi tematik yang dihadiri oleh negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional pemangku kepentingan terkait, bertujuan untuk menjaring berbagai masukan negara-negara dan pemangku kepentingan internasional dalam menyusun Global Compact on Refugee, yang akan terdiri dari dokumen Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) dan Programme of Action, sebagai pendukung implementasi CRRF. Dijadwalkan pada bulan Februari 2018, UNHCR telah dapat menyelesaikan konsep awal dokumen Global Compact on Refugee ini untuk dikonsultasikan kembali dan disepakati oleh negara-negara anggota di Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2018.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
