Indonesia, Malaysia, dan Thailand Sepakat Tinggalkan Dolar untuk Perdagangan
Jakarta – Tiga negara besar Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, telah bersepakat untuk tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Kesepakatan tersebut meliputi perdagangan ekspor dan impor dan sudah efektif berjalan sejak 2 Januari 2018 lalu.
Baik Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), dan Bank of Thailand (BOT) pun telah meluncurkan local currency settlement (LCS) framework. Kerja sama ini disebut mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal.
Pernah dikatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, melalui perjanjian kerja sama ini, ada beberapa manfaat atau benefit yang didapatkan Indonesia dan kedua negara lainnya.
“Bisa mengurangi ketergantungan dolar AS, karena menggunakan mata uang lokal. Misalnya untuk Rupiah ke Ringgit bisa langsung dan tidak perlu membeli US$ dulu baru di konversi ke Ringgit,” ujar Agus, belum lama ini. “Inisiatif ini merupakan upaya mendorong penggunaan mata uang rupiah, ringgit, dan baht secara lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi antara ketiga negara,” lanjutnya.
Masih kata Agus, Perdagangan antar tiga negara saat ini tercatat US$1,2 triliun atau sekitar 50% dari total perdagangan ASEAN. “Indonesia dengan Malaysia rata-rata secara tahunan US$19,5 miliar dan Indonesia dengan Thailand US$15 miliar,” sambung Agus.
Sementara untuk operasionalisasi framework LCS rupiah-ringgit sendiri, BI dan BNM menunjuk bank-bank antara lain 6 bank di Indonesia dan 5 bank di Malaysia, yakni CIMB Bank Berhad, Hong Leong Bank Berhad, Malayan Banking Berhad, Public Bank Berhad, dan RHB Bank Berhad.
Sedangkan bank- bank Indonesia yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Kemudian untuk operasionalisasi framework LCS rupiah-bath, BI dan BoT menunjuk bank-bank antara lain 5 bank di Indonesia dan Thailand, antara lain Bangkok Bank PCL, Bank of Ayudhya PCL, Kasikornbank PCL, Krungthai Bank PCL, dan Siam Commercial Bank PCL.
Terpisah, Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Nanang Hendarsah, mengharapkan adanya kerja sama ini membuat biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah. “Biasanya kalau mau transaksi menggunakan Thailand Baht kan harus beli dolar AS dulu, kalau sekarang langsung beli kan spreadnya lebih kecil,” ujar Nanang.
Bahkan kerja sama ini juga mendorong pengembangan pendalaman pasar keuangan, yakni mengurangi ketergantungan valuta asing (valas) dolar AS.
Sementara pihak kedua negara lainnya pun antusias menyambut kerja sama ini. Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhop, mengatakan kerja sama ini bisa mengurangi ketergantungan penggunaan dolar AS yang volatil. Hal ini juga mempercepat transaksi antar negara dengan mengurangi step yang biasanya lebih banyak dilakukan di pasar keuangan.
“Kerja sama ini akan membuat transaksi perdagangan dan hubungan antar negara bisa lebih baik,” ungkap Veerathai.
Lalu Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Muhammad bin Ibrahim, merespons peluncuran local currency settlement framework tersebut bisa mendorong penggunakan mata uang lokal pada transaksi perdagangan antar negara. “Ini akan memberikan dampak signifikan kepada negara karena bisa mempercepat transaksi pembayaran tanpa harus membeli US$ terlebih dahulu,” katanya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
