Indonesia Masuk Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia
Jakarta – Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif (Executive Council) organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW) dan Ketua Komite Persiapan (Prepcom) 4th Review Conference 2018. Keputusan itu disahkan dalam Konferenci OPCW ke-22 yang digelar pada 27 November-1 Desember 2017 dan dihadiri oleh 192 negara.
Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif OPCW periode 2018-2020 bersama negara lainnya seperti Asia, Iran dan Pakistan. Keputusan itu disepakati dalam rekomendasi tingkat Grup Asia. Hal ini disampaikan oleh Mahmudin Nur Al Gozali selaku Perwakilan Tetap untuk Republik Indonesia untuk OPCW dalam keterangan tertulis dari KBRI di Den Haag, Jumat (1/12/2017).
Negara-negara yang terpilih sebagai Dewan Eksekutif itu akan bergabung dengan negara Asia lainnya yaitu yakni Arab Saudi, India, Jepang, Korea Selatan dan RRT. Indonesia akan resmi menjadi anggota Dewan Eksekutif mulai pada 18 Mei 2018 hingga 11 Mei 2020.
Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang juga merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk OPCW, I Gusti Agung Wesaka Puja, mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Eksekutif OPCW tidak lepas dari solidnya dukungan negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi kedua kalinya bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif OPCW setelah sebelumnya terpilih juga pada 2000-2002.
Selain itu, Puja menegaskan kepercayaan ini akan menjadikan Indonesia lebih berperan aktif dalam pelarangan senjata kimia. Upaya itu dilakukan untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.
“Untuk menjaga kepercayaan itu, Indonesia harus terus memainkan perannya secara lebih aktif dan konstruktif dalam pelarangan senjata kimia, sebagai upaya mewujudkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia”, ujar Puja.
Puja juga menerangkan OPCW mempunyai sejumlah prioritas yang harus dijalankan ke depannya. Yang paling penting, kata Puja, adalah memastikan semua negara pihak KSK (Konvensi Senjata Kimia) untuk melaksanakan kewajiban terkait senjata kimia seperti diatur dalam Konvensi Senjata Kimia.
“Masa depan OPCW akan bergantung pada bagaimana ketentuan Konvensi Senjata Kimia diimplementasikan sekarang, dan ketidakpatuhan pada KSK akan mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas OPCW di kemudian hari, sekaligus menjadi hambatan bagi upaya pemusnahan senjata kimia,” terang Puja.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
