Indonesia Perlu Miliki SOP Pariwisata Bila Terjadi Force Majeure
Jakarta – Gunung agung berada dalam kritis. Keadaan ini mengingatkan publik atas letusan pada tahun 1963 yang berlangsung sekitar satu tahun. Hal ini tentu berdampak pada pariwisata di Bali, pulau dengan tingkat kunjungan wisatawan paling tinggu di Indonesia.
Taufan Rahmadi, Anggota Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas mengatakan, Indonesia harusnya memiliki standar operasi prosedur (SOP) pariwisata ketika terjadi ‘force majeure’. Seperti dalam hal transportasi, sektor yang erat dengan pariwisata. Indonesia tidak bisa lagi tergantung 100 persen kepada transportasi udara untuk membawa wisatawan menuju destinasi-destinasi wisata di indonesia.
“Mengapa demikian? Belajar dari penutupan airport yang terjadi berkali-kali di beberapa bandara karena ‘force majeure’ perlu untuk segera dilakukan sebuah strategi baru. Terutama dalam “mengkondisikan psikologis” wisatawan,” kata Taufan.
Harus ada upaya menggiring opini bahwa bukan hanya pesawat udara yang mampu membawa publik ke sebuah tujuan wisata yang sudah direncanakan. Tapi ada alternatif, moda transportasi lain yang tidak kalah fun dan safe yang bisa dipilih. Dengan kata lain, ditutupnya bandara bukanlah mimpi buruk dan menunda berwisata.
“Ditutupnya Ngurah Rai Airport dan Bandara Internasional Lombok dalam kasus letusan Gunung Barujari di NTB, beberapa waktu lalu, adalah sebuah contoh nyata. Dalam kasus itu, secara jelas terlihat bagaimana pergerakan para wisatawan dapat untuk diprediksi. Ada yang mengambil jalan darat dan laut artinya terus melanjutkan perjalanan menuju daerah tujuannya. Meski, ada juga yang memilih membatalkan kunjungannya,” kata dia lagi.
Taufan tergelitik untuk melakukan sebuah riset kecil, bertanya dengan beberapa wisatawan yang kebetulan sama-sama mengalami nasib “terjebak” di airport, apakah hal tersebut menjadi alasan membatalkan kunjungannya. Dari jawaban yang ada, Taufan mengambil kesimpulan bahwa ada dua alasan yang paling utama.
Pertama mereka merasa tidak aman bepergian di saat ada “bencana alam” di sebuah destinasi wisata. Lalu yang kedua, mereka melihat terbatasnya informasi tentang alternatif tranportasi lain yang bisa menjadi pilihan yang nyaman bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan.
Padahal, untuk kasus pariwisata di Bali, masih ada moda transportasi lain yang memiliki kelebihan. Seperti, fastboat yang melayani rute Padang Bai Bali menuju Teluk Nare Lombok. Berdasar informasi yang didapat dari Dinas Perhubungan setempat, bahwa ada sekitar 20 armada fastboat yang beroperasi di dalam melayani rute ini dengan kapasitas rata-rata 75 penumpang, dengan tarif per penumpang antara Rp200-250 ribu.
“Fastboat ini menempuh waktu sekitar 1,5 Jam. Dan rasanya pun cukup nyaman ditambah dengan keindahan pemandangan garis pantai Bali–Lombok dan kalau beruntung bertemu kawanan lumba-lumba yang bisa kita nikmati selama perjalanan,” jelas Taufan.
Dari sisi komersial ataupun nilai ekonomi, dapat dianalisa bahwa fastboat ini memiliki hitung-hitungan kasar, 20 armada dikali 75 penumpang (one way) dikali 6 (frekuensi) dikali Rp250.000. Hasilnya Rp. 2.250.000.000 per hari. Jika jumlah omset ini dibagi rata dengan 20 boat, maka omset rata per boat per hari, akan ketemu jumlah Rp112.500.000, bisnis yang cukup menggiurkan.
“Tidak berhenti di situ. Jika 20 armada fasboat tadi, kita rata-rata kan membawa 75 penumpang saja, maka 20 dikali 75 penumpang dikali 3 sama dengan 4500 penumpang per hari. Jika kita asumsikan 4000-nya adalah wisatawan yang rata-rata lama menginap di Gili ataupun di Lombok adalah 3 hari, dengan rata-rata menghabiskan $200 per hari, maka akan di dapat, 4000 dikali 3 hari dikali $200 sama dengan $2.400.000. Ini baru bicara tiga hari masa kunjungan, belum kita berhitung perputaran wisatawan yang terjadi selama satu bulan, lalu satu tahun, angka yang wow,” sambung Taufan.
“Sengaja saya menulis ini dengan mengemukakan hitung-hitungan komersial diatas, karena bagaimana pun di saat berbicara tentang pariwisata, tidak terlepas dari nilai-nilai ekonomi dan bisnis yang mengikutinya. Jadi, menurut hemat saya, daripada kita harus bermuram durja, sudah saatnya kita berfikir strategi jitu di dalam mengatasinya,” Taufan melanjutkan.
Ia pun meminta pemerintah untuk merangsang swasta untuk melakukan pengembangan bisnis transportasi pariwisata selain transportasi udara yang sesuai standarisasi keamanan dan kenyamanan. Caranya, dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif dan lain-lain. Lalu, memperkuat sosialisasi dan informasi tentang moda transportasi alternatif yang tidak kalah fun dan nyaman di dalam berwisata.
“Dari sisi swasta, sudah jelas, bahwa dunia pariwisata yang terus berkembang ini adalah sebuah kesempatan di dalam memperlebar jangkauan bisnis yang dimiliki. Dan sudah terbukti bahwa bisnis pariwisata adalah bisnis yang sudah teruji di dalam bertahan menghadapi krisis,” tandas dia.
Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas merupakan bentukan dari Kementerian Pariwisata guna mewujudkan 10 destinasi wisata baru seperti Bali. 10 destinasi prioritas tersebut sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo yang akan menjadi daya pikat baru sektor pariwisata Indonesia.
Tugas tim percepatan 10 destinasi unggulan itu adalah melakukan pendataan, pendalaman, dan merumuskan langkah besar apa saja untuk percepatan pembangunan kawasan tersebut. Dimana mereka telah mendapatkan materi “critical success factor” satu kunci yang jika itu tidak dituntaskan akan menjadi palang pintu pengganjal di titik-titik destinasi itu.
Tim percepatan 10 destinasi unggulan itu diketuai oleh Hiramsyah Sambudhy Thaib, alumni arsitek ITB tahun 1981. Khusus Danau Toba Sumatera Utara dipercayakan pada Rino Wicaksono, Tanjung Kelayang Belitung Fandi Wijaya, Tanjung Lesung Banten Ida Irawati, Kep. Seribu dan Kota Tua Jakarta Budi Faisal, Borobudur Jawa Tengah Larasati, Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur AS Harsawardhana, Mandalika Lombok Selatan NTB, Taufan Rahmadi, Labuan Bajo NTT Shana Fatina, Wakatobi Sultra Ari Prasetyo dan Morotai Maltara Ari Surhendro.
Satu lagi, tokoh yang dimasukkan dalam tim percepatan ini, Riant Nugroho, ahli kebijakan publik. Dia yang akan mensinkronisasi segala peraturan perundangan, agar tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
