Inginkan Dedi Mulyadi, Kader Arus Bawah Partai Golkar Buat Petisi Tolak Ridwan Kamil
Bandung – Penunjukkan surat ketetapan dukungan terhadap Ridwan Kamil atau Kang Emil makin menegaskan arah kebijakan Partai Golkar untuk mengusungnya dalam gelaran Pilgub Jabar 2018 nanti. Namun tidak semua pihak menyetujui atas keputusan DPP Partai Golkar tersebut.
Suara-suara penolakan muncul dari kalangan arus bawah, setelah adanya penolakan dari para pengurus kecamatan Partai Golkar, kini muncul petisi online yang menunjukkan hal yang sama yakni penolakan atas pengusungan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar. Dalam petisi yang dibuat oleh Kader Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat tersebut mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yang tidak mentaati konstitusi partai.
Aat mengatakan, DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD Kabupaten/Kota untuk taat pada AD/ART Partai, Peraturan Organisasi dan Juklak, namun mereka sendiri melanggar. “Sebagaimana diketahui, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD Kabupaten/Kota,” ujar Aat menjelaskan.
Aat menambahkan, sementara dalam Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat yang selain dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jawa Barat bahkan DPP Partai Golkar, tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar. “DPD Kabupaten/Kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” ucap Aat.
Selain itu Aaat mengatakan bahwa keputusan Tim Pilkada Pusat telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Menurut dia, selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jawa Barat yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang. “Jelas ini mencederai kehormatan kader Golkar, suara mereka tidak didengar lagi, padahal mereka yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat,” tegasnya.
Dengan mantap Aat menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar untuk memboikot keputusan tersebut, jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil – Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar. Menurut Aat, Kader di Jawa Barat sangat merindukan kader terbaiknya dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur. “Ya lawan saja. Saya membuat petisi online, ini baru awal saja, perlawanan kader ini akan berlanjut jika keputusan DPP tidak diubah. Kader di Jawa Barat hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju, bukan yang lain,” pungkasnya.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
