Ini Daftar Amandemen KK dan PKP2B yang Baru Ditandatangani Jonan
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, kembali menandatangani 1 Naskah Amandemen Kontrak Karya (KK) dan 18 Naskah Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Jakarta, Rabu (17/1) kemarin. Satu KK tersebut berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk 18 PKP2B, 1 PKP2B di Provinsi Jambi; 5 PKP2B di Provinsi Kalimantan Selatan; 2 PKP2B di Provinsi Kalimantan Tengah; 10 PKP2B di Provinsi Kalimantan Timur; dan 1 PKP2B di Provinsi Sumatera Selatan.
Seperti diketahui, negosiasi tersebut telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 terhadap 31 KK dan 68 PKP2B. Dengan penambahan penandatanganan kemarin, maka sudah 22 KK dan 68 PKP2B yang telah ditandatangani. Artinya masih tersisa 9 KK yang belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
“Ini adalah pekerjaan bersama dalam rangka memenuhi UU Minerba, dengan waktu saya mulai ditugaskan di sini waktu 15 bulan yang lalu, hampir tidak ada yang melakukan amandemen, sedikit sekali. Saya bilang sama Pak Dirjen, prinsipnya amandemen diselesaikan sesuai peraturan perundangan, jadi coba libatkan semua pihak,” ungkap Jonan.
Selain itu, penandatanganan amandemen tersebut juga memberikan tambahan penerimaan negara. “Dengan amandemen ini, nantinya penerimanaan negara akan bertambah 300 M atau sekitar USD 27 juta. Tahun lalu royalti minerba lebih dari 40 triliun, artinya tambahannya sekitar satu persen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana amanah UU dijalankan dengan baik,” jelasnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Jonan juga menyampaikan kepada para perusahaan yang hadir untuk melibatkan masyarakat sekitar demi lebih mendapat manfaat dari kegiatan pertambangan yang diusahakan.
“Ini penting agar tidak ada gejolak sosial yang terjadi. Libatkan masyarakat setempat. Bukan hanya CSR semata, melainkan dilibatkan secara penuh. Jadi way of live bagi mereka. Tolong ini Bupati untuk mengingatkan,” pesan Jonan.
Adapun seperti yang dijelaskan dalam paparan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot Ariyono, amandemen Kontrak Karya yang ditandatangani kemarin merupakan KK Generasi III, sedangkan 18 PKP2B yang diamandemen terdiri dari 2 PKP2B Generasi I dan 15 PKP2B Generasi III.
Berikut Daftarnya
PT Indo Muro Kencana (KK Generasi III)
PT Adaro Indonesia (PKP2B Generasi I)
PT Kendilo Coal Indonesia (PKP2B Generasi I)
PT Batubara Duaribu Abadi (PKP2B Generasi III)
PT Firman Ketaun Perkasa (PKP2B Generasi III)
PT Insani Baraperkasa (PKP2B Generasi III)
PT Interex Sacra Raya (PKP2B Generasi III)
PT Lanna Harita Indonesia (PKP2B Generasi III)
PT Mantimin Coal Mining (PKP2B Generasi III)
PT Multi Tambang Jaya Utama (PKP2B Generasi III)
PT Pendopo Energi Batubara (PKP2B Generasi III)
PT Perkasa Inakakerta(PKP2B Generasi III)
PT Santan Batubara (PKP2B Generasi III)
PT Sarwa Sembada Karya Bumi (PKP2B Generasi III)
PT Singlurus Pratama (PKP2B Generasi III)
PT Tambang Damai (PKP2B Generasi III)
PT Teguh Sinar Abadi (PKP2B Generasi III)
PT Wahana Baratama Mining (PKP2B Generasi III)
PT Kalimantan Energi Lestari (PKP2B Generasi III)
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
