Ini Data Sementara yang Telah Masuk KPU
Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tingkat kabupaten atau kota 2018 mulai memasuki tahap pertama. Tahap ini telah diawali dengan pendaftaran calon kepala daerah yang juga sudah resmi ditutup pada Rabu malam (10/1) kemarin.
Tercatat ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada secara serentak tahun ini. Sejumlah pengamat pun memprediksi Pilkada serentak kali ini akan berlangsung sengit lantaran ketatnya persaingan pasangan calon dan partai pendukung mereka. Namun di antara yang sengit, ada juga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan dari 171 daerah, setidaknya ada 19 daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon.
“Di Banten ada tiga, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Kemudian Jateng di Kabupaten Karanganyar, di Sulawesi Utara ada satu yakni Kabupaten Minahasa Tenggara, di Sumatera Selatan ada satu yakni Kabupaten Prabumulih,” ujar Ilham, usai konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (10/1) malam.
Meski demikian, menurut Ilham, KPU tak akan tinggal diam dengan para calon tunggal tersebut. Pihaknya juga akan membuat surat edaran kepada daerah yang hanya punya satu paslon.
“Prinsipnya selama tiga hari kami akan lakukan sosialisasi agar mereka, yakni teman-teman calon atau parpol yang belum dapatkan dukungan, bisa mendaftar kembali,” ungkapnya. Namun, jika tidak ada lagi calon yang mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pilkada akan tetap berlangsung meski hanya ada satu calon.
Komisioner KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, beranggapan lain. Ia mengatakan prihatin dengan daerah yang Pilkadanya hanya diikuti satu pasangan calon. “Ini jadi keprihatinan banyak pihak,” akunya.
Walaupun memang ia mengakui bahwa calon tunggal selalu ada dari tahun ke tahun. “Tapi menghilangkan esensi dari konstestasi politik,” katanya.
Pramono menambahkan kian sulitnya syarat-syarat pencalonan menyebabkan minimnya minat masyarakat mengikuti Pilkada. Terlebih calon perorangan juga jadi sulit mendaftar.
“Jadi persyaratan kursi atau surat suara sah dari 15 jadi 20 atau 22 persen lalu calon perorangan dari 3,5 sampai 6 jadi 6,5 sampai 10 persen lalu juga kewajiban PNS, DPR dan DPRD untuk mengundurkan diri kalau dulu hanya cuti, maka ini adalah akumulasi dari berbagai syarat yang dinilai cukup berat sebagai calon di Pilkada,” jelasnya.
Terlepas dari itu ia pun menyadari bahwa KPU tak punya wewenang untuk memaksa untuk tidak ada calon tunggal. “Tapi kita bisa lakukan kampanye untuk seluruh calon agar ikut serta masuk ke Pilkada. Nah persoalannya apakah KPU bisa atau mampu? Pengalaman dari 2015 sampai sekarang calon tunggal tetap ada,” katanya.
Selain itu, KPU juga mencatat data sementara yang telah masuk ke KPU dan siap mengikuti Pilkada serentak. Berdasarkan jenis pilihan dan jenis calon untuk pemilihan Gubernur, jumlah pasangan calon (paslon) perseorangan ada 2 orang, sedangkan yang diusung parpol ada 43, sehingga totalnya ada 45 calon.
Kemudian untuk pemilihan bupati diikuti oleh 104 wilayah dengan data perseorangan ada 68, diusung parpol ada 226, sehingga total paslon ada 304. Lalu pemilihan walikota dari 34 wilayah diikuti oleh calon perseorangan 27, diusung parpol 72 paslon, sehingga total ada 99.
Dari jumlah paslon tersebut, total perseorangan ada 97 paslon dan yang diusung parpol ada 351 paslon, sehingga total ada 448 bapaslon.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
