Ini Syarat dari Jokowi Bila Ada Menterinya Ingin Nyaleg
Jakarta – Presiden Joko Widodo angkat bicara soal isu yang mengatakan ada beberapa menteri kabinetnya ingin daftar calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Ia mengaku tidak akan menghalangi. Namun ada syarat dari Jokowi yang harus diingat.
Namun Presiden mengingatkan agar menterinya tidak meninggalkan tugas sebagaimana mestinya.
“Kalau ada menteri yang jadi caleg ya dipersilakan,” katanya di Jakarta, Jumat (6/7) kemarin.
Presiden pun mempersilakan jika ada menterinya yang ingin cuti untuk kampanye pada Pemilu 2019.
Hanya saja ia menegaskan sekali lagi bahwa keikutsertaan dalam kontestasi politik jangan sampai membuat tugas utama sebagai menteri terabaikan. Syarat dari Jokowi inilah yang tak boleh diabaikan.
Baca Juga: Presiden Apresiasi Perkembangan Industri Peternakan di Tanah Air
Memang tidak ada aturan bahwa menteri harus mundur dari jabatan ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR ataupun DPRD.
Baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPT, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada kewajiban itu.
Kedua aturan tersebut hanya memuat syarat caleg. Yaitu tidak menjabat sebagai kepala daerah, kepala desa, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, serta pemimpin badan usaha milik negara/daerah/desa.
Kendati demikian Presiden mengatakan belum ada menteri yang melapor padanya ingin maju sebagai caleg. Walaupun santer terdengar sejumlah menteri berlatar parpol ingin nyaleg.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Puan Maharani disebut-sebut punya kemungkinan melakukannya. Ia mengaku masih mau mempertimbangkannya.
Puan sudah dua kali menjadi anggota DPR dari dapil Jateng V yang mencakup Solo, Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. “Tapi tentu saja harus seizin presiden,” katanya.
Selain Puan, dua anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga dikabarkan ikut nyaleg tahun depan.
Namun keduanya masih tegas mengatakan ingin fokus dulu bekerja sebagai pembantu Jokowi. Mereka mengaku belum menerima perintah dari parpolnya.
Selain mereka, ada beberapa nama yang memang berasal dari parpol di kabinet kerja. Mereka adalah Airlangga Hartarto dan Idrus Marham dari Golkar. Lalu Wiranto dari Hanura.
Kemudian Enggartiasto Lukita dan Siti Nurbaya Bakar dari Nasdem. Asman Abnur dari PAN. Lukman hakim Saifudin dari PPP. Juga Eko Putro Sandjojo dari PKB.
Dari PDI-Perjuangan juga ada selain Puan Maharani, yakni Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Yasonna Laoly, dan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
