“Jangan Lupa Potensi Laut Kita”
Jakarta – Presiden pertama Soekarno dahulu pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249/1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Ia pun membulatkan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim.
Lima puluh tahun berselang, semangat ini kembali didengungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemenko Bidang Kemaritiman pun dibentuk pada tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi lama Indonesia menjadi poros maritim dunia itu.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan.
“Bertahun-tahun kita suka lupa, padahal Indonesia ini terdiri dari lebih 75 persen laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (22/9) lalu.
Ia pun menegaskan bahwa potensi tersebut telah dibarengi dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan saat ini.
“Kita sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, membuat kebijakan-kebijakan untuk membuat laut ini menjadi produktif, untuk menjadi lahan untuk kekayaan kehidupan rakyat Indonesia,” urainya serius. “Kita lihat kebijakan tol laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia Timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi membaik 15-20 persen,” jelas Luhut kembali.
Tidak hanya itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa selain jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok, pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah-daerah terpencil untuk bisa membuat keseimbangan harga.
“Kita tuntaskan juga masalah illegal fishing, sudah tentu masih ada lanjutannya bagaimana supaya kita bisa menangkap ikan lebih banyak dan bisa diproses lebih banyak,” ungkapnya.
Masih Banyak PR
Namun Luhut tetap menyadari bahwa masih banyak pekerjaan pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dan melaksanakan program kerja yang mampu membuat belasan juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dapat lebih sejahtera. Meski demikian, Luhut yakin apabila dikembangkan dengan serius, laut Indonesia akan menambah penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan pengembangan pariwisata.
“Laut ini kontribusinya juga kepada APBN makin bertambah karena pariwisatanya akan menempati penerimaan negara paling besar pada tahun 2019, kira-kira US$25 miliar dengan jumlah turis lebih dari 21 juta orang,” urainya.
Namun demikian, kemajuan Indonesia di sektor kelautan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh rakyat. Oleh karena itu, Menko Luhut meminta masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
“Mari kita bahu membahu membuat Indonesia, negara kepulauan terbesar dunia ini, menjadi satu mercusuar yang akan menerangi banyak orang dan membuat rakyatnya sejahtera ke depan,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
