Jatim Jadi Tempat Paling Mudah Memulai Usaha
Jakarta – Selama ini Provinsi DKI Jakarta merupakan tempat paling istimewa untuk memulai usaha. Namun dalam dua tahun terakhir, Indeks Ease of Doing Business DKI Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) terkait indeks Ease of Doing Business untuk 34 Provinsi di Indonesia, selama periode April sampai September 2017, DKI Jakarta turun ke peringkat empat. Artinya posisi ini turun dua peringkat dari posisi sebelumnya di tahun 2015 lalu untuk indeks yang sama.
Kini, Provinsi Jawa Timur menyalip DKI Jakarta dengan menduduki peringkat pertama dalam rangking Ease Of Doing Business, atau kemudahan dalam memulai usaha yang sedianya berada di posisi ke Sembilan. Sementara posisi ke dua dan ke tiga diisi oleh Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Skor Jakarta pada indikator responsiveness to business and competitive policies rata-rata menunjukkan bahwa Jakarta masih kurang kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain yang mengalami banyak kemajuan,” ungkap Research Fellow sekaligus Deputy Director ACI Mulya Amri, di Jakarta, Selasa, (21/11).
Dalam konteks ini, ada tiga variabel yang dilakukan ACI, mulai dari daya tarik ke investor, keramahan ke dunia usaha hingga regulasi. Jawa Timur berhasil memperbaiki kemampuannya dalam melakukan daya tarik ke investor. Penelitian ini juga melibatkan 925 pelaku bisnis di 34 provinsi dan menanyakan sejumlah hal yang mendukung masing-masing variabel tersebut.
“Dalam urusan daya tarik ke investor, mereka melihat infrastrukturnya seperti apa. Bagaimana kelangsungan usahanya setelah menamkan modalnya nanti, bagaimana untuk tenaga kerjanya, birokrasi, regulasi dan lain-lain,” paparnya.
Untuk daya tarik investor sendiri dilihat dari panjang jalan yang ada di wilayah tersebut untuk menunjang bisnis di sana, kemudahan listrik, keberadaan pelabuhan, dan terminal kargo, ongkos upah tenaga kerja, akses internet, hingga kemudahan akses ke perbankan. Sedangkan untuk urusan keramahan dalam berbisnis, ACI melihat pada beberapa indicator, seperti angkatan tenaga kerja yang ada, kemudahan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, tingkat kriminalitas, keamanan, dan kemudahan dalam pembayaran perpajakan, serta regulasi dalam mendukung kemudahan berusaha.
Dalam hal regulasi ini, ACI melihat setidaknya ada 22 indikator, mulai dari pengajuan perizinan, kepastian waktu dalam mengajukan izin, ketersediaan informasi regulasi yang jelas, hingga sistem komputerisasi.
“Dari paparan tadi, yang bisa kita simpulkan varian dari provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa memang masih mendominasi kemudahan berinovasi yang tinggi,” pungkas Mulya.
Penyebab Jakarta Turun
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI), Wendy Haryanto mengatakan, proses kemudahan perizinan bangunan menjadi salah satu indikator penting untuk kemudahan berbisnis di suatu daerah. Pasalnya di Jakarta untuk urusan ini masih menjadi masalah.
“Jumlah langkah perizinan tidak berubah dari tahun 2008. Tetap 17 langkah. Ujung-ujungnya adalah dinas-dinas ini keterkaitan koordinasi regulasi supaya enggak bentrok itu masih kurang. Koordinasi kurang,” katanya.
Hal ini tambah Wendy, akan berpotensi membuat calon investor tidak lagi menjadikan Jakarta tujuan utama investasi dan beralih ke provinsi lain.
“Hingga saat ini, belum ada inovasi yang signifikan terkait dengan proses perizinan di Jakarta. Ini salah satunya disebabkan oleh PTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah,” imbuhnya.
Meski begitu, Wendi percaya bahwa kemudahan berbisnis tersebut bisa digenjot dengan memudahkan perizinan, terutama dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Pasalnya, hampir 20% PDB DKI Jakarta disumbang oleh sektor properti, sehingga harus jadi perhatian oleh pemerintah.
“Jakarta dikontribusikan GDP nya hampir 20% dari sektor properti. Anythingrelated to property sector harusnya bisa di-boost karena teramat sangat fokus di situ. Kita percaya kalau properti dikembangkan dengan benar, perbaikibusiness sentiment-nya, ini adalah drive. Properti ini kl diperbaiki, ekonominya akan bisa tumbuh lebih cepat,” terang Wendy.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
