Jawa Barat sebagai Wilayah Strategis Pembangunan Kawasan Industri
Jakarta – Dalam hal pengembangan kawasan industri, Jawa Barat dianggap sangat memadai dan cukup diandalkan. Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah strategis dalam hal pembangunan kawasan industri.
Saat ini saja, tercatat ada 2.381,97 hektar di wilayah utara Jawa Barat yang tengah dikembangkan menjadi 10 kawasan industri baru bertaraf nasional dan internasional. Sekitar 35% atau 851,97 hektar dari kawasan industri baru tersebut, berada di Kabupaten Karawang.
Pembangunan kawasan industri, menurut Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono, menjadi salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Untuk itu, pemerintah hingga 2019 sudah menyiapkan sebanyak 1,04 juta tenaga kerja bersertifikat, khususnya untuk ditempatkan di sentra-sentra industri, baik itu di Pulau Jawa maupun kawasan industri lainnya.
“Pengembangan ini diharapkan mampu menarik investasi lebih banyak ke sektor perindustrian serta memberikan kontribusi nyata terhadap negara,” katanya Imam dalam acara Diskusi Arah Pengembangan Otomotif dan Kesiapan Kawasan Industri di Kemenperin, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Pemerintah pusat, tambah Imam, tengah membangun enam proyek infrastruktur strategis mulai dari Tol Susun Jakarta-Cikampek, Patimban Deep Port, Bandara Internasional Kertajati, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jakarta-Bekasi, dan Tol Trans Jawa.
Seluruh infrastruktur strategis baru ini, akan mendukung visi pengembangan khususnya wilayah Jawa Barat sebagai sentra kawasan industri nasional dan menciptakan kantong-kantong ekonomi baru bagi masyarakat, bisnis, dan UKM yang tergabung dalam rantai pasok dari industri yang akan beroperasi di kawasan baru itu.
“Kemenperin dan Pemerintah Pusat terbuka dan mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama para pelaku industri, pemerintah daerah, BKPM, dan investor nasional serta global untuk bekerjasama mewujudkan visi ini,” tutur Imam.
Selain menyiapkan langkah-langkah strategis dalam hal pembangunan infrastruktur, relaksasi regulasi dan kebijakan fiskal, pemerintah pusat juga mengimbau pemerintah daerah untuk turut mendukung pengembangan industri dan kawasan industri di daerahnya. Terutama, pengembangan kawasan industri kelas dunia, akan membantu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
Contohnya, Pemda Karawang berhasil menarik dan berkolaborasi dengan investor global untuk mengembangkan kota industri terintegrasi kelas dunia, Karawang New Industry City di Karawang Barat. Kawasan industri itu, dikembangkan sejalan dengan visi dan arah Pemerintah Daerah Karawang untuk menciptakan kantong-kantong ekonomi baru di daerahnya, sehingga memperkuat posisi Karawang sebagai sentra industri dalam rantai pasok global.
Kota industri terintegrasi ini akan memiliki 5 cluster: Automotive Industry Park, Construction Materials Industry Park, Consumer Electronics, Logistic Service, dan cluster khusus untuk UKM dan Inovasi (SME and Innovation).
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
