Jelang Pilkada 2018: Pilih Penguasa atau Pelayan?
Tugas dan Tanggung Jawab
Tuntutan tugas dan tanggung jawab yang selalu menyertai masing-masing kekuasaan itu, tentunya juga dilengkapi dengan sejumlah hak dan wewenang istimewa yang relevan. Maksudnya agar pemegang kekuasaan dapat lebih leluasa melakoni tugas dan kewajiban yang diamanahkan. Sama sekali bukan untuk keuntungan maupun kemewahan pribadinya.
Kalau memang demikian, tentu wajar jika nafsu berlebihan untuk merebut kekuasaan yang sedang mereka pertontonkan itu, kita curigai bersama. Apalagi jika mereka menghalalkan segala cara. Mulai dari menebar fitnah dan kabar bohong. Hingga melakukan upaya sabotase, intimidasi, dan hal-hal yang membahayakan dan merugikan yang lain. Sebab, persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi kelak, sesungguhnya adalah untuk dan demi kita semua. Termasuk saingan ataupun yang tidak mendukung mereka. Tak juga karena membedakan SARA maupun letak geografisnya.
Mereka yang begitu bernafsu dan menjadikan kekuasaan di atas segalanya, jelas tak pantas dibiarkan melenggang ke kursi pimpinan apapun. Baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Sebab mereka akan tega melakukan apapun demi kelanggengan kekuasaannya. Pertanda awal dari semangat culas dan cita-cita jahatnya untuk melestarikan KKN. Melalui budaya busuk itu, mereka akan memanfaatkan hak dan wewenangnya membangun jejaring yang membantunya mempertahankan kekuasaan. Lalu mengabaikan tugas dan tamggung jawabnya menyelesaikan persoalan yang semakin menumpuk.
Mereka yang begitu bernafsu ingin berkuasa, tanpa segan dan malu-malu akan menabuh genderang permusuhan. Bukan sekedar pada pesaingnya. Tapi juga para pengikut mereka.
Kodrat perbedaan diantara kita yang sesungguhnya niscaya, justru diputar-balikkan sebagai malapetaka yang perlu dan harus dibumi hanguskan. Itulah sebabnya, persoalan terkait SARA — yang sesungguhnya mengemuka akibat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan berkepanjangan yang disampaikan di atas tadi — menjadi kabut gelap yang masih terus menutupi langkah bangsa ini menyongsong masa depan.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
