Jika Smelter Tak Jadi, Izin Ekspor Dicabut
Jakarta – Empat fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter), ditargetkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rampung tahun ini. Dari empat smelter tersebut, dua di antaranya adalah komoditas nikel.
Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan smelter, menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot, dilakukan melalui evaluasi izin ekspor. “Jadi, jika pembangunan smelter tidak ada perkembangan maka izin ekspor akan dicabut,” ujar Bambang di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (8/9/2017).
Kendati tidak terlalu besar, empat smelter tersebut dianggap turut berkontribusi terhadap realisasi investasi sektor minerba semester I/2017. Adapun realisasi investasi sektor minerba pada periode tersebut adalah US$2,5 miliar dari target tahun ini yang sebesar US$6,9 miliar. “Yang tambahan baru smelter, tapi enggak banyak. Kecuali kalau nanti ada Amman dan Freeport, itu mungkin besar,” kata Bambang.
Adapun empat smelter yang dimaksud adalah milik PT Sumber Suryadaya Prima (pasir besi) dan PT Kapuas Prima Coal (seng) yang diperkirakan akan selesai konstruksi Desember 2017. Kemudian smelter milik PT Mulia Pacific Resources, PT Itamatra Nusantara, dan PT Bumi Konawe Abadi (nikel) yang diperkirakan akan mulai berproduksi pada September 2017, serta smelter milik PT Ifishdeco (nikel) yang akan diuji coba (commissioning) pada September 2017.
Janji Freeport Bangun Smelter
Semestinya, pabrik pengolahan dan pemurnian mineral PT Freeport Indonesia senilai US$ 2,3 miliar itu bisa selesai pada 2017. Namun Kementerian ESDM, Juni 2016 lalu memastikan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter PT Freeport di Gresik Jawa Timur, akan tertunda alias tidak berjalan sesuai dengan target awal. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai perpanjangan kontrak. “Kemungkinan meleset,” ujar Bambang..
Awalnya, pemerintah menargetkan akan melakukan groundbreaking pertengahan 2016. Karena targetnya molor, maka smelter itu diperkirakan baru akan selesai pada 2017. Namun hingga semester I tahun 2017, semelter yang dijanjikan Freeport itu masih belum jadi juga.
Freeport mengaitkan pembangunan smelter itu dengan perpanjangan kontrak. Menurut Bambang, kontrak Freeport Indonesia di tanah Papua akan berakhir 2021. Proses perpanjangan kontrak belum bisa dilakukan karena masih terganjal aturan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, proses renegosiasi perpanjangan kontrak pertambangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni pada 2019.
Sebelumnya, kalau saja tidak terjadi polemik antara mantan Menteri ESDM Sudirman Said dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Polemik itu, pada pertengahan Mei 2016. Saat itu, Novanto dilaporkan Sudirman karena dinila imengintervensi perpanjangan kontrak Freeport.
Kalau saja pertemuan tersebut tak terungkap ke public, bisa jadi perpanjangan kontrak sudah dilakukan dengan dukungan dari DPR. Nah kalau scenario itu terjadi maka, benar smelter Freeport mulai dibangun tahun 2016 dan selesai tahun 2017/ Tapi target tinggal target, ketika perpanjangan kontrak tak jadi dilakukan, maka pembangunan smelter pun ditunda.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
