Kata Jokowi Soal Korupsi di Malang
Surabaya – Presiden Jokowi angkat bicara soal kasus korupsi yang melibatkan hampir semua anggota DPRD Kota Malang. Ia menyayangkan terjadinya kasus korupsi tersebut karena kepercayaan seharusnya bisa dijaga baik-baik.
Kepercayaan, menurut Jokowi, mahal harganya. Apalagi hal ini juga untuk kepentingan daerahnya sendiri.
“Membangun trust itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itu siapapun yang mendapatkan kepercayaan baik legislatif maupun eksekutif harus dijaga dengan baik,” kata Jokowi, usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah di Jatim Expo Surabaya, Kamis (6/9).
Jokowi menjelaskan lagi, tak cuma untuk kepentingan daerah, menjaga kepercayaan juga baik untuk kepentingan bangsa. Tentunya dalam cakupan yang lebih luas. Maka dari kepercayaan dari publik harus dimanfaatkan dan dijaga.
Baca Juga:
- Ngotot Loloskan Caleg Mantan Napi Korupsi di Pemilu 2019, Begini Alasan Bawaslu
- Tidak Lakukan Aksi Pencegahan Korupsi, Daerah Bisa Kena Sanksi
- Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Jadi Tersangka Korupsi
Seperti diketahui, anggota DPRD Kota Malang saat ini hanya tinggal lima orang. Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang sudah berstatus tersangka yang diberikan KPK dalam kasus korupsi berjamaah.
Untuk sementara, lembaga legislatif itu pun lumpuh. Akibatnya semua agenda Pemerintah Kota Malang yang berkaitan dengan fungsi legislasi jadi terbengkalai.
Sebut saja seperti pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2018. Padahal ini merupakan salah agenda paling mendesak untuk melanjutkan proses pembangunan di sisa masa anggaran tahun 2018.
Tak cuma itu, ada juga pembahasan APBD induk untuk tahun anggaran 2019. Lalu ada lagi serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2013 – 2018.
Malahan pelantikan Wali Kota Malang terpilih yang dijadwalkan pada 22 September juga terancam gagal. Pasalnya lembaga legislatif sedang tidak berfungsinya. Ini saja belum soal pembahasan sejumlah peraturan daerah.
Gara-gara hal ini, sejumlah partai langsung mengambil tindakan tegas. PDIP, misalnya, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan telah menyiapkan nama-nama pengganti anggota DPRD kota Malang yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi APBD Pemkot Malang.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
