Nanti Malam, Pertemuan Jokowi dan Para Sekjen Parpol Pendukung untuk Bahas Hal Teknis
Jakarta – “Tidak ada yang spesial. Hanya pertemuan biasa saja.” Kalimat tersebut dilontarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para Sekjen parpol pendukung di Istana Bogor, Selasa (31/7) malam nanti.
Menurut Pratikno, pertemuan antara presiden dengan partai yang mendukungnya nanti malam hanya akan membahas beberapa hal yang perlu dilakukan.
“Enggak ada yang serius dibahas, seperti dengan ketua-ketua umum parpol kan enggak ada yang serius dibahas,” kata Pratikno di Jakarta, Selasa (31/7). Pratikno pun melabeli pertemuan nanti sekadar silaturahmi biasa antarpara sekjen.
Sedangkan ketika ditanya soal adakah kemungkinan pengunguman calon wakil presiden, Pratikno menyampaikan bahwa nanti malam tidak ada pengunguman mengenai itu. Ia meminta semua pihak untuk menunggu hingga hari H pendaftaran capres-cawapres di KPU.
“Lihat hari H lah, masih banyak waktu, pendaftaran kan tanggal 4-10 Agustus 2018. Ya antara tanggal itu,” katanya mengisyaratkan bahwa nanti malam tidak akan ada deklarasi.
Baca Juga:
- Mahfud MD Bongkar Alasan Demokrat Merapat ke Koalisi di Luar Jokowi
- Sekjen NasDem: Sampai Saat Ini, Format Koalisi Sebelah Masih Belum Jelas
- Barisan Pendukung Jokowi Akan Menggelar Deklarasi Jokowi Dua Periode
Adapun para sekjen parpol pendukung yang akan datang nanti malam adalah Hasto Kristiyanto (PDI-P), Lodewijk Paulus (Golkar), Johnny G Platte (NasDem), Abdul Kadir Karding (PKB), Arsul Sani (PPP), Herry Lontung (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Ahmad Rofiq (Perindo) dan Verry Surya Hendrawan (PKPI).
Sekjen Partai Nasdem, Johny G Plate, pun mengatakan bahwa pertemuan nanti malam hanya untuk makan bersama dan “ngopi-ngopi”. “Ini kan pertama kali pertemuannya, mem-follow up pertemuan yang dilakukan pak Jokowi dengan ketua-ketua partai,” kata Johny, Selasa (31/7).
Johny menegaskan, biasanya jika pertemuan dengan Sekjen partai akan membahas soal yang lebih teknis. Namun teknis apa masih disebutkan bermacam-macam. Tapi ia tak menampik bahwa pertemuan nanti memang akan membahas secara teknis, terkait pengumuman bakal cawapres yang sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi.
“Kan bentar lagi mesti pendaftaran. Kan yang tandatangan dokumen para ketum dan sekjen, jadi enggak ada salahnya pak Jokowi ketemu dengan sekjen-sekjen,” ujarnya.
Adapun ketika disinggung apakah pertemuan nanti juga membahas pergerakan kubu Prabowo Subianto, Johny menilai pertemuan nanti hanya akan memberikan gambaran tentang peta koalisi yang disebutnya ‘sebelah’.
Ia bilang, “sebelah” masih berkutat di Ketua-ketua umum. Sedangkan, di kubu Jokowi sudah sampai tahap teknis yang dibahas Sekjen dengan Jokowi.
Johny pun mengklaim bahwa pertemuan nanti lebih maju dan sudah membicarakan secara teknis, bukan negosiasi. “Pembicaraannya nanti pasti akan santai, kan undangannya makan malam, menindaklanjuti pertemuan ketum. Dan jangan lupa setelah ini masih ada pertemuan antara ketum dan Jokowi,” lanjut Johny.
Begitu pula dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Ia mengatakan pertemuan nanti tidak hanya membahas soal dukungan bagi Jokowi, tetapi hal lain yang berkaitan dengan Pilpres 2019.
Asrul mengungkapkan pertemuan jam 19.00 WIB nanti juga bakal membahas soal capaian pemerintahan saat ini. Mereka juga akan membahas soal kekurangan dan sejumlah program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang harus selesai, sebelum berakhir masa jabatan.
“Lebih dari itu persiapan masing-masing partai untuk menyongsong Pilpres yang akan datang,” ujarnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
