Jokowi Janji Tak Hapus Subsidi BBM
Oleh Muhammad Abdulkadir Martoprawiro*
1
Menurut saya, Jokowi merupakan sosok yang terus belajar, dan terus menyempurnakan pilihan kebijakannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keberimbangan, pemerataan kesempatan, dll. Kebijakan BBM merupakan satu contoh, bagaimana dana subsidi BBM, akhirnya diarahkan ke usaha-usaha penciptaan keadilan bagi rakyat di daerah yang jauh.
Subsidi BBM tidak dicabut, tapi diarahkan pada pilihan yang lebih berkeadilan. Tidak lagi diarahkan pada rakyat di Jawa, yang sudah kelamaan menjadi anak emas di negeri ini. Teman-teman kita yang jauh dari Jakarta, sudah saatnya memperoleh perhatian yang sama, walau kesamaan perhatian itu masih jauh dari memadai saat ini.
Terlalu banyak hutang kita pada sahabat-sahabat kita di ujung sana. Teralu lama mereka diperas alamnya, dilupakan kebutuhan dasarnya, dan dilecehkan kemerdekaannya, untuk kepentingan saudara-saudaranya di Pulau Jawa. Dan hutang itu tidak bisa dibayar dalam satu masa kepresidenan. Presiden berikut yang terpilih pada 2019 harus terus membantu melunasi hutang itu.
2
Hal yang sama terjadi pada tarif dasar listrik. TDL untuk non-subsudi tidak diubah, tetapi secara bertahap, subsidi yang tidak tepat sasaran dicabut. Langkah pertama pada 2016 dilakukan kepada para penerima subsidi listrik rumah tangga 450VA. Mereka yang betul-betul masih membutuhkan subsidi, tetap menerima subsudi hingga hari ini, tetapi pemilik tempat kos yang membagi-bagi listrik atas nama penghuni kamar dan keluarga yang berstatus mampu, dihapus subsidinya.
Langkah berikutnya dilakukan secara bertahap untuk penerima subsidi listrik rumah tangga 900VA mulai 1 Januari 2017.
Saat Jokowi mulai menjabat, masih lebih dari 2500 desa di seluruh Indonesia yang belum diterangi listrik. Sebagian di antaranya berhenti beraktifitas mulai saat magrib hingga terbit matahari. Dan sebagiannya kelaparan karena hilangnya kesempatan melakukan sesuatu saat gulita.
3
Hutang keadilan itu begitu mendesak untuk dilakukan. Karena itulah Jokowi mengabaikan semua usulan program baru dari tim transisinya. Mengapa? Kalau program itu diterima, masih diperlukan kajian-kajian sebelum program itu dilaksanakan. Jokowi mengatakan, sudah banyak kajian yang berkualitas dari presiden sebelumnya, seperti MP3EI, 6 koridor eknomi, dll.
Salah satu hasil kajian penting adalah pentingnya pembangunan infrastruktur, kalau kita tidak mau bangkrut seperti 1998. Biaya perpindahan barang dan jasa di Indonesia sudah 2,5 kali lebih mahal dari tetangga terdekat. Setinggi apa pun efisiensi industri kita, tidak akan mampu bersaing karena beban transportasi. Infrastruktur juga diperlukan untuk mengatasi masalah di Papua, yang dijelaskan di bawah.
Terkait TDL di atas, dalam konteks kebutuhan energi, ditemukan kajian untuk persiapan pembukaan lapangan minyak baru, yang tidak pernah lagi dilakukan oleh Pertamina sejak masa Presiden Soeharto. Menurut kajian itu pula, pembangunan itu, kalau akhirnya dilakukan, bisa selesai pada pertengahan 2018 ini. Dan Jokowi akhirnya meresmikan Lapangan Minyak Jangkrik pada Desember 2017, 6 bulan lebih cepat dari target tim SBY.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
