Jokowinomics, Diskursus Baru Pembangunan Ekonomi
Selama ini dalam diskursus pembangunan ekonomi Indonesia dikenal dua nama besar teknokrat, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dan Prof. Dr. BJ. Habibie. Keduanya dianggap membawa arus besar pemikiran ekonomi dan kebijakan pembangunan Indonesia yang disebut Widjojonomics dan Habibienomics.
Widjojonomics mengacu pada arus pemikiran dominan yang mendasarkan kebijakan pembangunan ekonomi pada teori comparative advantage. Dalam pemikiran ini negara berkembang seperti Indonesia dianggap hanya bisa bersaing dengan memproduksi barang yang sesuai kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki dan tenaga kerja yang murah.
Para penganut pemikiran ini didominasi para sarjana ekonomi yang dipengaruhi oleh aliran ekonomi neo-klasik. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro adalah yang paling menonjol dan sekaligus sebagai konseptor utama. Widjojo pernah menjabat Ketua Bappenas (1967-1971) dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (1971-1973). Berturut-turut, dari 1973 sampai 1983, menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.
Memasuki era 1990-an, mulai ada diskursus baru yang menggeser dominasi Widjojonomics. Pemikiran baru ini mendasarkan kebijakan pembangunan pada competitive advantage dan penguasaan high-tech pada industri. Pemikiran ini dikenal sebagai Habibienomics—mengacu pada pemikiran dan kebijakan dari Prof. Dr. BJ. Habibie dalam membangun industri strategis nasional.
Habibie yang pernah menjabat Menristek dan Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada era Orde Baru, serta presiden menggantikan Suharto, berpandangan bahwa negara-negara yang tidak memiliki sumberdaya alam yang kaya, mampu membangun dan menjadi negara yang kuat dalam perekonomian global. Menurutnya, kuncinya terletak pada mutu sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengembangkan teknologi sebagai pendorong perekonomian dunia.
Kalau pendekatan pembangunan sebelumnya dirumuskan oleh para teknokrat yang berlatar belakang akademik tinggi, maka pendekatan pembangunan ekonomi Presiden Jokowi dilandaskan pada pengalaman praktis dalam dunia bisnis dan sebagai kepala daerah—action oriented.
Pengalaman mengelola pemerintahan sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta telah membentuk gagasan dan cara pandangnya tentang fungsi dan peran sebuah pemerintahan.
Seperti pernah ditulis The Economist edisi 27 Febuari-4 Maret 2016, Presiden Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.
Tidak berasal dari kalangan elite, bukan militer dan juga bukan politisi DPR. Jokowi juga bukan Ketua Umum partai politik. Jokowi anak sulung dari keluarga biasa dari Solo, Jawa Tengah. Reputasinya sebagai kepala daerah dikenal dengan seruan pemerintahan yang bersih sebagaimana dilakukan di Solo dan Jakarta.
Visi ideologis pembangunan Presiden Jokowi dijabarkan dalam dokumen Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Untuk menterjemahkan visinya dalam kebijakan, Presiden Jokowi mengedepankan pendekatan pembangunan “Indonesia-sentris” guna mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.
Pendekatan ini dapat dianggap sebagai terjemahan Presiden Jokowi atas tidak meratanya kesejahteraan terutama antara Jawa dan luar Jawa.
Indonesia-sentris menjelaskan bagaimana orientasi pembangunan “Jawa-sentris” telah mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan, dan kemiskinan pada daerah-daerah di luar Jawa. Dengan pendekatan ini, Presiden Jokowi serius membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dan dari daerah perbatasan serta kawasan timur Indonesia.
Visi pembangunan Presiden Jokowi yang juga penting adalah kebijakan kemaritiman yang melihat laut sebagai pemersatu dan sumber kemakmuran. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2014 di gedung MPR Senayan, Presiden Jokowi mengatakan, “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.”
Yang juga tampak dominan dalam kebijakan pembangunan Presiden Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Penyebaran pembangunan infrastruktur terutama ke luar pulau Jawa diyakini berdampak pada kemudahan mobilitas dan mendukung aktifitas ekonomi warga. Infrastruktur mampu menembus isolasi perbatasan dan wilayah serta pemerataan antar wilayah. Semua investasi ini adalah tujuan pemerintahan Presiden Jokowi guna menyebarkan kesejahteraan ke timur, ke pulau-pulau terluar/terdepan dari Indonesia.
Pendekatan pembangunan yang juga menjadi fokus Presiden Jokowi adalah upaya pemenuhan hak-hak dasar warga. Seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk membantu keluarga miskin juga dijalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Semua strategi dan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi di atas, adalah dalam rangka mentransformasikan ekonomi Indonesia yang semula berbasis komsumsi ke ekonomi berbasis produksi. Transformasi ini akan memberi fondasi bagi Indonesia ke depan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
EKO SULISTYO
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
Kantor Staf Presiden
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
