Jakarta – Pada acara peluncuran buku ‘Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja’, pada Rabu (25/10/2017) Menteri Keuangan Sri Mulyani  menyebut pemerataan yang berkeadilan, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif serta infrastruktur sebagai tiga pilar yang menopang paradigma Jokowinomics.

Menkeu mengemukakan fokus utama pemerataan berkeadilan, ada pada pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. “Jadi ini penting core-nya itu manusia yang combine dengan teknologi dan modal. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dua itu harus seimbang,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menambahkan Presiden Jokowi selalu menekankan jajarannya untuk memacu penguatan ekspor dengan cara mencari pasar yang nontradisional dengan komoditas yang lebih bernilai tambah dan inovatif.

Faktor kedua, Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah juga memerhatikan pada sisi permintaan. Untuk itu, dia menyatakan pemerintah sigap menangani ketika ada persepsi bahwa daya beli turun. “Begitu muncul persepsi daya beli turun. Masyarakat membutuhkan konfidensi dan kepastian untuk melakukan belanja,” tuturnya.

Ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sri Mulyani memaparkan, Pemerintah berkeinginan untuk membuat masyarakat berada pada level of playing field dan kesetaraan kesempatan. “Ini yang membuat saya sangat terhormat ketika bergabung dengan pemerintahan ini ketika Presiden meminta. Itu ngeklik dengan tujuan profesional saya sebagai pribadi,” akunya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur merupakan cara dari paradigma Jokowinomics adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pasalnya, Infrastruktur tidak hanya mengurangi kesenjangan, tapi untuk kesatuan RI tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga ekonomi dan sosial. Manusia Indonesia, ungkapnya, tidak mungkin punya perasaan bersatu kalau tidak tersambung dari sisi infrastruktur.

“Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kalau orang tidak pernah pergi ke luar pulaunya karena mahal. Ini intangible, dan sekarang menjadi riil. Indonesia telah menjadi bagian dari saya,” kata Menkeu.

Sri Mulyani juga menekankan, apabila melihat proyek strategis nasional (PSN), itu hampir merata di seluruh Indonesia dari segi jumlah proyek dan nilai investasi. “Dua hal yang harus ada untuk menopang negara adalah manusia yang unggul dan infrastruktur yang baik,” ujarnya. Tanpa itu, sambung Sri Mulyani, mustahil negara bisa bersaing di level global.

Sementara itu, Komisaris PT Lembaga Study dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali menjabarkan, berbagai tantangan strategi pembangunan Presiden Jokowi di sela-sela peluncuran buku  tersebut.  “Jokowi melihat tantangan itu terletak pada fakta negara hanyalah salah satu entitas atau aktor dalam struktur mekanisme pasar. Di dalam struktur itu, bukan saja terdapat aneka aktor, tetapi juga otonom,” ujar Fachry di sela-sela peluncuran buku tersebut di Wisma Bisnis Indonesia pada Rabu (25/10/2017).

Menurutnya, pembahasan mengenai mesin pembangunan di buku tersebut mencerminkan definisi Jokowi atas tantangan dan responsnya. Usahanya melakukan deregulasi yang terefleksi dalam paket-paket ekonomi pmemperlihatkan kesadaran penuh Jokowi atas kekuatan aktor-aktor dalam struktur pasar itu.

“Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses dan distribusi kesempatan. Wujud tantangan ini tentu bersegi banyak. Akan tetapi, menurut saya, intinya adalah inflasi. Secara langsung atau tidak, inflasi melambbangkan akutnya fenomena kesenjangan di Indoensia,” lanjut Fachry.

Dengan inflasi yang merajalela dan berlangsung dalam waktu menahun, kelompok-kelompok masyarakat lemah ekonomi secara struktural telah terampas hak-haknya terhadap akses kemakmuran dan kesempatan masuk ke dalam arus mobilitas vertikal. “Saya kira inilah tantangan-tantangan yang didefinisikan Jokowi, maka buku ini sangat tepat membahas secara khusus tentang pembangunan infrastruktur dan tol laut di dalamnya. Secara jargon, keduanya dirumuskan sebagai ‘membangun dari pinggiran,’ tuturnya.

Tapi, lanjut Fachry, secara konseptual keduanya adalah big bang untuk menghancurkan hambatan-hambatan fiskal dan geografis yang menjadi kendala utama masyarakat miskin dan terisolasi dalam mengatasi masalah kesenjangan.

Dengan membangun infrastruktur dan tol laut secara masif, negara hadir di wilayah-wilayah yang selama ini tak terjangkau barang dan jasa. “Ini secara teoritis melahirkan efek berganda.”

Secara umum, Fachry menilai, Jokowinomics jauh lebih kompleks dibanding dengan pola pembangunan pada era Orde Baru. Secara politik, Jokowi justru harus mampu menolong diri sendiri sambil memimpin jalannya pembangunan ekonomi.

Sebab, disamping tak mempunyai partai sendiri, Jokowi tidak bisa mengendalikan militer secara total. Kedua syarat ini hanya dimiliki rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan merupakan fondasi kuat bagi penciptaan kestabilan politik. Dalam posisi inilah, menurut Fachry, negara pada masa Orde Baru justru mampu mengontrol distribusi investasi modal aktor-aktor global sekalipun.

“Maka, Jokowinomics harus diartikulasikan dalam struktur kekuasaan yang sangat terpencar-pencar, baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” ujar Fachry. Dalam situasi kompleks semacam itu, lanjutnya, perkembangan positif ekonomi Indonesia sebagai hasil penerapan tiga tahun Jokowinomics harus diapresiasi.

“Efek tindakan big bang dalam ekonomi pembangunan infrastruktur, pengembangan tol laut, dan paket-paket ekonomi pembangunan infrastruktur pengembangan tol laut dan paket-paket ekonomi mulai terasa dewasa ini. Dan, sekali lagi, secara teoritis akan terlihat lebih nyata dalam dua tahun mendatang,” pungkas Fachry.

M Riz