Kader PKS Bikin Meme Soal Gaji BPIP, Padahal PKS Sendiri Melahirkan 2 Koruptor
Jakarta – Gaji BPIP ( Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) belakangan ini menjadi polemik di mata publik. Hal ini membuat Mahfud MD, selaku anggota Dewan Pengarah BPIP geram. Ia pun mengaku tidak takut menghadapi politisasi tersebut.
Salah satu yang membuat Mahfud jengkel, adalah saat dirinya mendapatkan meme dari seorang kader PKS. Dalam meme tersebut, dituliskan ‘Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta’. Padahal anggota PKS itu kerap ke rumahnya untuk berdiskusi bersama.
“Orang ini kurang ajar,” tegas Mahfud dalam jumpa pers di kantor BPIP di kompleks Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5), terkait meme gaji BPIP itu.
Baca juga:
- Kata Jokowi Soal Banyaknya Isu Tak Cerdas yang Berkembang di Masyarakat
- Pra Deklarasi, KAPT Jatim Gelar Diskusi dan Buka Puasa Bersama
- Survei Litbang Kompas, Gus Ipul-Puti Kuasai Wilayah Arek
Dia meminta anggota PKS tersebut bertanya kepada pimpinannya yang duduk di DPR. Berapa juta rupiah yang didapatkannya per bulan.
“Pasti dua kali lebih besar dari saya, anggota sajalah. Jangan ketuanya. Kalau ketuanya masih ditambah Rp100 juta lagi. Saya tahu persis. Saya bilang, PKS itu sudah melahirkan dua koruptor besar. Mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu baru yang dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, masih dalam proses. Itu yang tidak sah” ucap Mahfud.
Untuk itu, dalam persoalan hak keuangan BPIP ini, Mahfud MD memilih melawan isu yang dipolitisasi. Sebab, angka yang dikeluarkan dalam Perpres 48/2018 sudah ditelaah oleh Kemenkeu dkk sesuai regulasi yang ada.
“Coba Anda tanya ke Hidayat Nur Wahid. Dia jadi Ketua MPR, berapa dia dapat tiap bulan, berapa dia hamburkan ke luar negeri, pergi ke mana. Kalau Anda marah, datang ke saya. Ayo kita buka saku kita masing-masing. Saya anggota DPR dulu. Saya ini pernah menjadi Ketua MK, dapat DOP (Dana Operasional Pimpinan, red). Di sini (BPIP, red) nggak dapat DOP,” tutur Mahfud.
Baca juga:Puti Soekarno Hadiri Harlah Pancasila di Kediri
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
